PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

As Syifa Ulchairan — 2026-07-16

Penelitian ini menganalisis pergeseran model judicial review di Indonesia dari desain strong-form yang bersifat final dan mengikat menuju praktik weak-form yang sarat akan pragmatisme yudisial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik normatif Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai negative legislator telah bergeser menjadi occasional legislator melalui penggunaan putusan bersyarat sebagai strategi untuk menghindari benturan politik (political backlash) di tengah dominasi koalisi pemerintahan. Pergeseran ini memicu disfungsi organ negara dan praktik pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience), di mana lembaga pembentuk undang-undang cenderung mengabaikan, menunda, atau menyiasati substansi putusan Mahkamah. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, penelitian ini menawarkan model alternatif judicial review melalui rekonstruksi makna "final dan mengikat" menjadi Multi-Layered Binding Effect yang mencakup daya ikat pertimbangan hukum, pelembagaan dialog konstitusional formal melalui mekanisme grace period dan legislative response obligation, serta pembatasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai occasional legislator yang terukur. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pelembagaan dialog konstitusional merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepatuhan konstitusional dan menjaga keseimbangan checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengintegrasikan mekanisme respon legislatif ke dalam regulasi formal, Mahkamah Konstitusi memperketat pedoman perumusan norma bersyarat untuk mencegah tirani peradilan, dan penelitian selanjutnya memperdalam efektivitas penerapan model dialogis ini melalui studi empiris komparatif.

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN TERHADAP JASA PEMASARAN DIGITAL OLEH FREELANCER DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Masayu Dervina Irawan — 2026-07-16

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam bidang jasa, khususnya hubungan kerja sama antara freelancer jasa pemasaran digital dengan pengguna jasa yang sering kali dilakukan melalui komunikasi elektronik dan kesepakatan secara lisan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi wanprestasi, terutama terkait pemenuhan kewajiban pembayaran serta kekuatan pembuktian atas perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hubungan jasa pemasaran digital oleh freelancer serta mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak dalam memberikan perlindungan hukum dan keseimbangan bagi para pihak. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis, menggunakan pendekatan dari regulasi dan kasus melalui kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta praktik penyelesaian sengketa di bidang perdata. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan masih memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi kriteria keabsahan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam aspek pembuktian, perjanjian lisan memiliki kelemahan karena bergantung pada bukti pendukung seperti komunikasi elektronik, dokumen digital, dan bukti pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak memungkin hanya dimaknai secara mutlak, tetapi harus disertai prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan Perlindungan bagi pihak yang memiliki kekuatan negosiasi yang lebih rendah. Dengan demikian, perlindungan hukum untuk para freelancer bisa direalisasikan melalui penguatan catatan digital dan sistem penyelesaian konflik yang dapat menghasilkan keseimbangan hak serta kewajiban antara semua pihak.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN TERHADAP JASA PEMASARAN DIGITAL OLEH FREELANCER DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK