GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DI DESA PEKUNDEN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

2026-06-16T03:45:52+00:00

ABSTRACT

Community empowerment is an effort to increase the capacity of the community to manage local potential independently and sustainably. Pekunden Village, Banyumas District, Banyumas Regency, has local potential in two main sectors: the tourism sector managed by Pokdarwis Wisanggeni and the economic sector through the Pawon Mas Village-Owned Enterprise (BUMDes). This study aims to analyze the process of community empowerment in developing local potential and the factors that influence it. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the stages of awareness, capacity building, and empowerment. The results show that community empowerment occurs through increased awareness, capacity building, and access to local potential management. In the tourism sector, empowerment is more dominant, marked by high community participation in the management of homestays, culinary, MSMEs, and increased economic interaction with tourists, which has an impact on community income and a stable contribution to PADes every year. Meanwhile, in the economic sector through BUMDes Pawon Mas, empowerment is seen in access to capital and strengthening community businesses, but is still hampered by low awareness of loan repayment and business instability. Supporting factors include strong social capital, local potential, government and external support, access to capital, and digital promotion. Inhibiting factors include limited human resources, unequal participation, limited facilities and business capital, and marketing constraints. Overall, the tourism sector remains the most dominant and plays a leading role in community empowerment in Pekunden Village.

Keywords: Community Empowerment, Local Potential, Tourism Village, BUMDes, Pokdarwis

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas memiliki potensi lokal pada dua sektor utama, yaitu sektor wisata yang dikelola Pokdarwis Wisanggeni dan sektor ekonomi melalui BUMDes Pawon Mas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi lokal serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan akses pengelolaan potensi lokal. Pada sektor wisata, pemberdayaan lebih dominan ditandai tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan homestay, kuliner, UMKM, serta meningkatnya interaksi ekonomi dengan wisatawan yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan kontribusi PADes yang stabil setiap tahun. Sementara itu, pada sektor ekonomi melalui BUMDes Pawon Mas, pemberdayaan terlihat dari akses permodalan dan penguatan usaha masyarakat, namun masih terkendala rendahnya kesadaran pengembalian pinjaman dan ketidakstabilan usaha. Faktor pendukung meliputi kuatnya modal sosial, potensi lokal, dukungan pemerintah dan pihak eksternal, akses permodalan, serta promosi digital. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, partisipasi belum merata, keterbatasan sarana dan modal usaha, serta kendala pemasaran. Secara keseluruhan, sektor wisata menjadi sektor paling dominan dan berperan sebagai leading sector dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pekunden.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Lokal, Desa Wisata, BUMDes, Pokdarwis

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) MENGGUNAKAN GAP MODEL 5 DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

2026-06-09T06:47:05+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap kepuasan pengguna dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surabaya menggunakan integrasi dimensi E-Govqual dan Analisis Kesenjangan (Gap Model 5). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 81 responden yang merupakan pelaku usaha aktif pengguna sistem SPSE. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspektasi pengguna terhadap kualitas sistem sangat tinggi dengan rata-rata skor Expected sebesar 4,86. Namun, kinerja nyata yang dirasakan oleh pengguna belum mampu mengimbangi harapan tersebut, dengan rata-rata skor Perceived sebesar 3,95. Hal ini menghasilkan nilai kesenjangan (gap) keseluruhan yang bernilai negatif sebesar -0,96. Berdasarkan analisis per dimensi, kesenjangan terbesar ditemukan pada dimensi System Availability (-1,28) yang dipicu oleh indikator konsistensi fungsi tanpa error (-1,25) dan stabilitas sistem (-1,23), diikuti oleh dimensi Efficiency (-0,94) khususnya pada indikator kecepatan akses (-1,13). Sebaliknya, dimensi Privacy memiliki kinerja terbaik dengan nilai kesenjangan terkecil (-0,69) dan nilai persepsi tertinggi pada aspek kerahasiaan informasi (4,25). Secara keseluruhan, kualitas pelayanan SPSE Kota Surabaya saat ini dinilai belum memuaskan karena belum mampu memenuhi harapan optimal dari para pengguna. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengelola sistem perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur teknis seperti peningkatan kapasitas bandwidth server dan penanganan bug secara berkala untuk meminimalisir gangguan teknis operasional.

PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN STUDI KASUS DI DESA DURIA, KECAMATAN LOLOFITUMOI KABUPATEN NIAS BARAT

2026-06-30T04:03:21+00:00

This study analyzes the role of the community in the planning and management of development in Duria Village, Lolofitu Moi Subdistrict, West Nias Regency, aiming to understand how residents’ participation affects the effectiveness of village development. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and official documentation. The findings reveal that the community actively participates in village meetings and program priority-setting, although some residents still rely on traditional leaders or representatives. In management, participation is evident through collective work (gotong royong), utilization of development outcomes, budget oversight, and women’s involvement in non-physical programs such as the Family Welfare Movement (PKK). Supporting factors include a culture of mutual cooperation, open leadership, and direct benefits, while major obstacles are low education, dominance of certain figures, vulnerable economic conditions, and limited village budgets. In conclusion, community participation is relatively effective but requires expansion and quality improvement, especially for vulnerable groups. These findings provide insights for village governments to achieve participatory, transparent, and sustainable development.

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN KEPALA DESA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN ASET MILIK DESA: STUDI DI DESA TENTE, KABUPATEN BIMA

2026-06-29T03:30:54+00:00

Penelitian ini mengkaji model pertanggungjawaban keperdataan kepala desa terhadap penyalahgunaan pengelolaan aset milik desa dengan mengambil studi kasus di Desa Tente, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata kelola aset desa merupakan salah satu isu krusial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada kepala desa dalam mengelola kekayaan desa. Permasalahan yang mengemuka ialah minimnya konstruksi hukum pertanggungjawaban perdata yang secara khusus mengatur sanksi keperdataan bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan aset desa, sehingga timbul kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat pemerintah daerah Kabupaten Bima, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat kelemahan sistemik dalam regulasi pertanggungjawaban keperdataan kepala desa di Indonesia; kedua, praktik penyalahgunaan aset desa di Desa Tente terjadi dalam berbagai modus, termasuk pengalihan aset tanpa prosedur hukum yang sah dan pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi; ketiga, mekanisme pemulihan kerugian masyarakat desa melalui jalur keperdataan belum berjalan efektif akibat ketiadaan model yang terstruktur. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pertanggungjawaban keperdataan yang komprehensif dan inovatif bagi kepala desa, dengan menggabungkan prinsip hukum perdata, hukum administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi model pertanggungjawaban perdata yang bersifat integratif dan kontekstual, serta pemberian rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks hukum desa di Indonesia.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Keperdataan; Kepala Desa; Aset Milik Desa; Penyalahgunaan Pengelolaan; Hukum Desa; Kabupaten Bima.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir Oku Selatan)

2026-06-24T15:35:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dan strategi studi kasus. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
Informan penelitian meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syura telah diimplementasikan dalam forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) juga menjadi sarana utama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, implementasi nilai-nilai syura belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu Dominasi elit desa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi terkait program dan anggaran desa masih terbatas Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik, Upaya perbaikan diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif. Penguatan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi langkah penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih demokratis dan partisipatif.

PERUBAHAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN GOTONG ROYONG KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI DESA SINDANGHEULA KABUPATEN SERANG BANTEN

2026-06-23T09:04:28+00:00

Gotong royong merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pekerjaan bersama, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian sosial antarwarga. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, serta perubahan pola hidup masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk kegiatan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan di RT 10 RW 03 Desa Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tiga informan, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada 8 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong mengalami penurunan yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan kegiatan sosial dengan adanya anggaran atau insentif tertentu. Selain itu, kesibukan pekerjaan dan perubahan orientasi sosial masyarakat turut memengaruhi rendahnya partisipasi warga. Pola pikir tersebut berdampak pada menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong secara sukarela. Meskipun demikian, gotong royong masih memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kesadaran sosial, revitalisasi nilai gotong royong, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi warga.

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK PADA PEMILU TAHUN 2024

2026-06-10T07:48:30+00:00

ABSTRACT

The advancement of digital technology has encouraged public institutions to utilize social media as a communication and socialization tool, including in the context of electoral administration. This study aims to analyze the social media management strategy of the Banyumas Regency General Elections Commission (KPU) in supporting increased public participation in the 2024 General Election. The analysis covers three stages of strategic management: strategy formulation, implementation, and evaluation. A qualitative descriptive method was employed through in-depth interviews, social media observation, and document analysis. The findings indicate that KPU Banyumas formulated its strategy through public communication objective-setting, platform-based audience segmentation, and structured content planning. Implementation was carried out through diverse electoral socialization programs, consistent multi-platform content distribution, and two-way public communication mechanisms. Evaluation recorded significant achievements, including Instagram follower growth to 22,554 accounts and an increase in voter participation from 79.12% to 82.57% in the 2024 Election. Challenges encountered include limited human resources, platform algorithm dynamics, and low content accessibility. This study concludes that KPU Banyumas's social media management has operated strategically and contributed positively to increased public participation, though further strengthening of digital human resource capacity and a more comprehensive monitoring system remain necessary.

Keywords: Digital Public Communication, Strategic Management, Social Media, Public Participation, 2024 General Election.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lembaga publik untuk memanfaatkan media sosial sebagai instrumen komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam mendukung peningkatan partisipasi publik pada Pemilu 2024. Analisis mencakup tiga tahapan manajemen strategis: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi aktivitas media sosial, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Banyumas merumuskan strategi melalui penetapan tujuan komunikasi publik, segmentasi audiens berbasis platform, serta perencanaan konten yang terstruktur. Implementasi diwujudkan melalui program sosialisasi kepemiluan yang beragam, distribusi konten multi-platform yang konsisten, dan mekanisme komunikasi dua arah dengan masyarakat. Evaluasi mencatat capaian signifikan berupa pertumbuhan pengikut Instagram hingga 22.554 akun dan peningkatan partisipasi pemilih dari 79,12% menjadi 82,57% pada Pemilu 2024. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, dinamika algoritma platform, dan rendahnya aksesibilitas konten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Banyumas telah berjalan secara strategis dan berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi publik, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas SDM digital dan sistem monitoring yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Komunikasi Publik Digital, Manajemen Strategis, Media Sosial, Partisipasi Publik, Pemilu 2024.

PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK PENYEDIA JASA KEAMANAN DENGAN PIHAK PENGGUNA PERBANKAN: ANALISIS YURIDIS, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN IMPLIKASI KELEMBAGAAN

2026-07-09T08:11:34+00:00

This study examines the legal construction of employment agreements between security service provider companies and commercial banks within the framework of Indonesian labor law and banking law. The complexity of this legal relationship stems from the fact that security personnel assigned to bank premises are administratively bound to the provider company, yet operationally supervised by and directly serving the interests of the bank, thereby generating a triangular employment pattern that risks blurring the boundaries of legal responsibility among the three parties involved. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and case approaches, this study systematically analyzes the validity of outsourcing employment agreements, the mechanisms of legal protection afforded to security workers, the prudential principles mandated for banks under Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.03/2016, and the institutional implications arising from cross-sectoral supervision involving the Ministry of Manpower, the Financial Services Authority, and the Indonesian National Police as the technical supervisor of security service business entities. The findings indicate that although Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 have clarified the responsibilities of outsourcing companies, these provisions have not fully accommodated the distinctive characteristics of the banking sector, which demands heightened security standards and layered supervision, leaving normative gaps that permit overlapping accountability and inadequate protection of security workers' rights. The novelty of this research lies in its simultaneous integration of labor law, banking law, and police regulatory law, a cross-regime approach seldom found in prior literature that has generally addressed outsourcing issues in a partial manner confined to labor law alone. The study concludes by recommending strengthened technical regulation through standardized tripartite cooperation agreement guidelines, harmonized cross-institutional supervision, and an explicit assertion of joint liability on the part of banks as the ultimate users of security services to close the persisting protection gap experienced by banking security personnel.

ANALISIS PELAYANAN PUBLIK BERCIRIKAN GOOD GOVERNANCE PADA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

2026-06-30T03:56:38+00:00

Issues plaguing public services include the prevalence of collusion and nepotism (KKN) across central and regional government agencies, sluggish bureaucracy, unfriendly government staff, a lack of information transparency, budgetary waste on matters that do not enhance public welfare, restrictions on freedom of expression, and discriminatory service practices based on ethnicity, religion, social status, or kinship ties. To address these challenges, the government is striving to improve the image of public services by implementing the principles of good governance. It is hoped that applying these principles will maximize service quality and elicit a positive public response, thereby fostering satisfaction and trust in the government. The Investment and Integrated Licensing Agency of Dairi Regency is the government body responsible for handling licensing services for the local community. An assessment of good governance at the agency reveals that these principles have not yet been fully implemented; issues persist regarding the timeliness of administrative processing, discriminatory treatment of the public, the prioritization of kinship ties, and a lack of responsiveness among staff. Four specific principles have not been optimally applied: excellent service, democracy and participation, effectiveness and efficiency, and fairness. This study aims to examine the extent to which good governance principles have been effectively implemented. It employs a qualitative approach to understand the situation and provide an explanatory overview of the issues facing the Dairi Regency Investment and Integrated Licensing Agency. The study utilizes both key and primary informants, with data collected through interviews and document analysis. Data analysis involves the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2026-06-29T03:28:49+00:00

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan adalah parameter utama untuk mengukur sejauh mana suatu sistem peradilan pidana menjunjung tinggi prinsip due process of law dan menghormati hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menelaah relasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian rezim hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigmatik yang signifikan, antara lain melalui konsolidasi hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu bab tersendiri, penguatan peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan, serta pelembagaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Meskipun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik penyidikan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bantuan hukum bagi tersangka dari kelompok rentan, lemahnya pengawasan internal terhadap penyidik, serta kontroversi normatif terkait kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas rezim hukum yang mengintegrasikan kerangka KUHAP nasional terbaru dengan Undang-Undang Kepolisian secara simultan, suatu pendekatan yang belum banyak ditemukan dalam literatur sebelumnya karena sebagian besar kajian terdahulu masih bertumpu pada KUHAP lama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan independen, percepatan harmonisasi peraturan teknis kepolisian dengan KUHAP baru, serta penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Tersangka; KUHAP Nasional; Kepolisian.

PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN FESTIVAL KRUI PRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

2026-06-24T15:18:54+00:00

Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip Etika Politik Islam dalam tata kelola festival. Festival Krui Pro sebagai event sport tourism bertaraf internasional memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah, promosi destinasi, penguatan aktivitas ekonomi lokal, serta pengenalan budaya daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Dinas Pariwisata, panitia penyelenggara, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan penguatan temuan melalui penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berperan strategis dalam koordinasi, fasilitasi, promosi, dan evaluasi penyelenggaraan Festival Krui Pro melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif Etika Politik Islam, prinsip amanah tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, serta koordinasi dan evaluasi kegiatan. Prinsip keadilan ('adl) terlihat melalui keterlibatan masyarakat, pelaku UMKM, relawan, serta unsur seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival, meskipun distribusi manfaat dan tingkat partisipasi masih menunjukkan variasi antar kelompok masyarakat. Sementara itu, prinsip maslahah tercermin dalam kontribusi festival terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, promosi daerah, penguatan identitas budaya lokal, serta pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya tantangan terkait pemerataan manfaat, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, pengelolaan Festival Krui Pro telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Etika Politik Islam, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, keberlanjutan kebijakan, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.