GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK KHUSUS RUMAH KOS DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Al Ardhi Fil Awali — 2026-08-18

This study analyzes the implementation of Individual Assessment for Special Objects (PIOK) on boarding houses in Land and Building Tax assessment in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, and its constraining factors. The results indicate that PIOK implementation is not yet optimal. Administratively, most large-scale boarding houses (20–40 rooms) remain passively registered as ordinary residential houses. The Ogan Ilir Bapenda technical team has not implemented the Income Approach mandated by MoF Regulation No. 85/2024, relying instead on conventional Cost Approach via visual inspections. Consequently, the determined Taxable Object Sale Value (NJOP) suffers from undervaluation and fails to reflect the real economic market value around Sriwijaya University. Constraints stem from three aspects: internal tax administration (administrative incapacity, absence of certified tax appraisers, outdated local regulations and ZNT maps, and weak data integration); geography (expansive areas, unnumbered alley locations, and absentee landlords); and external taxpayers (low tax morale, resistance, denied inspection access, and financial underreporting).

TINJAUAN EKONOMI POLITIK KRITIS TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN STUDI KASUS MAHASISWI DI KOTA MAKASSAR

Hastuti Hastuti — 2026-08-18

Penelitian ini bertujuan menganalisis anatomi eksploitasi struktural kapitalisme urban dan membongkar bagaimana pekerja perempuan (Mahasiswi) menegosiasikan agensi serta hak profesionalnya di luar ikatan hukum formal. Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa neoliberalisme menormalisasi eksploitasi melalui ketiadaan kontrak kerja, pengupahan di bawah standar kelayakan, nihilnya perlindungan sosial, serta komodifikasi tubuh lewat tuntutan aesthetic labor tanpa kompensasi tambahan. Pada dimensi subjektif, pekerja perempuan terbukti bukan korban pasif. Sebagai strategi bertahan hidup, mereka menggunakan agensi untuk menegosiasikan otonomi tubuh terkait penampilan, serta membangun solidaritas komunal guna menyiasati beban kerja eksploitatif. Kesimpulannya, ilusi fleksibilitas kerja di sektor informal memperparah prekaritas, sehingga mendesak hadirnya intervensi perlindungan dari negara.

Kata Kunci : Kapitalisme Urban, Pekerja Perempuan, Aesthetic Labor.

TRANSFORMASI NETWOK SOCIETY, NORMA PERILAKU BARU DAN ANALISA LAW LAG PADA DIMENSI PERKEMBANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Ayu Nur Rohmawati — 2026-08-18

ABSTRAK

Era network society di Indonesia diwarnai oleh penetrasi internet yang masif namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga memicu eskalasi disinformasi dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti voice cloning dan deepfake. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketertinggalan hukum (law lag) pada kerangka regulasi nasional, khususnya UU ITE dan KUHP, yang gagap dalam merespons anonimitas pelaku, beban pembuktian realitas sintetik, dan yurisdiksi kejahatan transnasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, kajian ini mengintegrasikan data statistik sekunder dan kerangka normatif untuk memetakan fenomena disrupsi digital tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan tiga hal utama: pertama, transformasi ruang publik digital telah memperluas kerentanan terhadap agresi kognitif akibat ketimpangan kecakapan teknologi; kedua, instrumen hukum saat ini terbukti usang karena masih berwatak reaktif dan teritorial; ketiga, diperlukan konstruksi tatanan baru melalui paradigma konstitusionalisme digital yang netral-teknologi. Sebagai kesimpulan, kejahatan algoritmik tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan pidana konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan rekonstruksi arsitektur hukum yang bertumpu pada regulasi adaptif, keadilan restoratif, penguatan budaya hukum kritis, serta reformasi tata kelola kelembagaan melalui pembentukan entitas pengawas independen seperti Ombudsman Digital guna menciptakan ekosistem siber yang inklusif dan humanis.

PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG–SICINCIN: ANALISIS RECHTSSTAAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYAKARAT PEMILIK TANAH

Mohamad Jaki Andika — 2026-08-30

The National Strategic Project (PSN) for the construction of the Padang–Sicincin Toll Road aims to improve connectivity and economic growth in West Sumatra, as regulated under Government Regulation No. 42 of 2021, which governs the implementation of PSN through four stages: planning, preparation, implementation, and handover of results. However, the land acquisition process for this project has given rise to various legal issues affecting community rights, including the customary land (tanah ulayat) of the Minangkabau indigenous people, as widely reported in the mass media. This study aims to analyze the land acquisition practices for the Padang–Sicincin Toll Road from the perspective of the Rechtsstaat in relation to community land rights, and to formulate legal protection for landowners in the land acquisition process for National Strategic Projects from the perspective of the Land Acquisition Law. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were obtained through a literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that a number of Rechtsstaat indicators have not been adequately fulfilled, including compensation determinations that do not sufficiently reflect fair market value, public consultations that have not achieved their substantive function, procedural facilitation for National Strategic Projects that has not been balanced by proportional control mechanisms, and the use of consignment (konsinyasi), which is fundamentally not a forum for dispute resolution. Furthermore, legal protection for landowners is formulated through three key measures: strengthening the principle of deliberation (musyawarah) as a mandatory and meaningful mechanism, granting specific recognition and protection to customary (ulayat) land, and affirming that the state's right of control under Article 2 of the Basic Agrarian Law must be interpreted consistently with the principle of Rechtsstaat — namely, directed toward the greatest prosperity of the people under Article 33(3) of the 1945 Constitution, rather than as absolute authority to override the substantive rights of the community.

ANALISIS FRAMING AKUN TIKTOK @TOTALPOLITIK DALAM MENGONSTRUKSI ISU TUNTUTAN MAHASISWA UGM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH 2026

Tsalitsa Kurnia Fasa — 2026-08-25

ABSTRACT

This study examines how the TikTok account @totalpolitik framed the June 2026 confrontation between students of Universitas Gadjah Mada (UGM) and three government officials Sudaryono, Nusron Wahid, and Budiman Sudjatmiko during the "Kopdar Bareng Mas Dar" discussion forum at UGM's Gelanggang Kreativitas dan Inovasi (GKI). Using a qualitative descriptive approach, this study applies Pan and Kosicki's (1993) four-structure framing model syntactic, script, thematic, and rhetorical to three videos uploaded by @totalpolitik. Data were collected through non-participant digital observation of captions and video narrations, then analyzed through data reduction, interactive analysis, and conclusion drawing. The findings show that all four framing structures consistently construct government officials as good-faith actors who fall victim to an uncooperative crowd, while students are systematically positioned as a disruptive party without adequate space to voice their substantive demands. This pattern is reinforced through a layered-framing strategy, in which each successive post strengthens the narrative built by the previous one, further amplified by the account's exclusive control over the raw footage used to construct the public narrative. This study offers a methodological adaptation of the Pan-Kosicki model for short-form audio-visual content and underscores the importance of critical media literacy among young TikTok users when consuming political content from a single, interest-laden source.

Keywords: framing analysis; TikTok; political communication; Pan and Kosicki; UGM student movement.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana akun TikTok @totalpolitik membingkai konfrontasi pada Juni 2026 antara mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan tiga pejabat pemerintah Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko dalam forum diskusi “Kopdar Bareng Mas Dar” di Gelanggang Kreativitas dan Inovasi (GKI) UGM. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan model empat struktur framing Pan dan Kosicki (1993) sintaksis, skrip, tematik, dan retoris pada tiga video yang diunggah @totalpolitik. Data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipan terhadap caption dan narasi video, lalu dianalisis melalui reduksi data, analisis interaktif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat struktur framing secara konsisten mengonstruksi pejabat sebagai pihak beriktikad baik yang menjadi korban massa tidak kooperatif, sementara mahasiswa diposisikan sebagai pihak yang mengganggu tanpa ruang memadai untuk menyampaikan tuntutan substantif. Pola ini diperkuat melalui strategi layered framing di mana setiap postingan memperkuat narasi postingan sebelumnya, yang semakin diperkuat oleh kendali eksklusif akun atas materi rekaman. Penelitian ini menawarkan adaptasi metodologis model Pan-Kosicki untuk konten audio-visual berdurasi pendek serta menegaskan pentingnya literasi media kritis di kalangan pengguna muda TikTok dalam mengonsumsi konten politik dari sumber tunggal yang berkepentingan.

Kata kunci: analisis framing; TikTok; komunikasi politik; Pan dan Kosicki; gerakan mahasiswa UGM.