GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

STRATEGI FRONTLINER DALAM MENANGAN KELUHAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN MEDAN TIMUR)

Lewi Syahputra Marpaung, Jonson Rajagukguk, Kepler Sinaga — Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000

This study aims to determine the strategies used by frontliners in handling public complaints and how these strategies contribute to improving the quality of public services at the Medan Timur District Office. Quality public service is an important indicator in the implementation of government administration, especially at the district level which directly interacts with the community. In the administrative service process, public complaints often arise due to a lack of understanding of service procedures, delays in document processing, and limitations in service facilities. Therefore, the role of frontliners as officers who directly interact with the community becomes very important in handling these complaints. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation involving informants consisting of frontliner officers and members of the public who received services at the Medan Timur District Office. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that the strategies used by frontliners in handling public complaints include receiving and listening to complaints directly, providing explanations regarding service procedures, checking the completeness of required documents, and coordinating with supervisors when problems cannot be resolved directly. These strategies help the public better understand the service procedures and create good communication between service officers and the community. Therefore, the complaint handling strategies implemented by frontliners play an important role in improving the quality of public services at the Medan Timur District Office.

DUKUNGAN EKSPRESIF (LIKE, SHARE, COMMENT) SEBAGAI GAYA PARTISIPASI POLITIK DIGITAL MASA KINI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Andhiani Nanda Pratiwi, Tino Leonardi, Achmad Chusairi — Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000

English

The purpose of this study is to review and synthesize the psychological determinants of expressive support behavior in digital political participation. This research employs a qualitative approach using a literature review method of articles indexed in the Web of Science database published between 2010 – 2024. From 97 identified articles, 4 studies that explicitly discuss the determinants of expressive support were selected and analyzed using thematic analysis. The results indicate that expressive support behavior is influenced by several psychological factors, including cognitive evaluations, and emotional responses. These findings suggest that expressive support is not merely a spontaneous reaction to political content on social media, but rather the result of interacting psychological mechanisms that shape digital political engagement.

Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dan mensintesis determinan psikologis dari perilaku dukungan ekspresif dalam partisipasi politik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur terhadap artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Web of Science pada periode 2010-2024. Dari 97 artikel teridentifikasi, sebanyak 4 artikel yang secara eksplisit membahas faktor atau determinan dukungan ekspresif kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dukungan ekspresif dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis utama, yaitu evaluasi kognitif, persepsi dan respon emosi. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan ekspresif tidak hanya merupakan respon spontan terhadap konten politik di media sosial, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi berbagai mekanisme psikologis yang mendorong keterlibatan politik digital.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA HILIFAONDRATO KECAMATAN LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN

Philipus Noverman Giawa, Marlan Huthaean, Artha L Tobing — Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000

Community participation is a crucial factor in the success of village development. Community involvement is necessary not only in the development implementation phase but also in the planning and decision-making process. This study aims to analyze community participation in development planning and implementation and to identify factors influencing community participation in Hilifaondrato Village, Lolomatua District, South Nias Regency. This study used a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing (Miles & Huberman, 2014). The results indicate that community participation in the planning phase was carried out through village deliberation forums, but this participation remained consultative in nature. Meanwhile, community participation in the development implementation phase demonstrated a higher level of involvement through mutual cooperation activities, material contributions, and social support for village development activities. Factors influencing community participation include social awareness, community economic conditions, village government communication, and transparency in development implementation.

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945 DI KABUPATEN GARUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Salva Safira Salsabila, Ija Suntana, Chaerul Shaleh — Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 +0000

asal 34 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk memelihara anak terlantar, namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Maliyah (Hukum Keuangan Publik Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan menjalankan prosedur rehabilitasi sosial dasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut terhambat oleh ketiadaan rumah singgah (shelter), kurangnya kendaraan operasional, dan keterbatasan anggaran. Dalam tinjauan Siyasah Maliyah, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran daerah (APBD) belum sepenuhnya menerapkan prinsip prioritas (Fiqh al-Awlawiyat) yang menempatkan keselamatan jiwa anak sebagai kebutuhan mendesak (dharuriyat). Kesimpulannya, pertanggungjawaban negara di Garut baru berjalan optimal pada tataran administratif, namun masih lemah dalam dukungan infrastruktur dan keberpihakan anggaran bagi kaum rentan.

ANALISIS STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA KARAHUTLA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) STUDI KASUS KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Heni Jesika Nauli Nababan, Marlan Hutahaean, Dimpos Manalu — Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan masalah lingkungan dan sosial yang berulang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menyebabkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISR). Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar telah mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk menerapkan langkah-langkah penanggulangan, kejadian bencana ini yang berulang setiap tahun menunjukkan adanya celah atau kelemahan dalam strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi strategi pengelolaan Karhutla oleh BPBD Kabupaten Kampar, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berperan sebagai hambatan dan pendukung, serta merumuskan strategi alternatif yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari BPBD, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Nasional Indonesia (TNI/Polri), instansi pemerintah terkait, dan Komunitas Peduli Kebakaran (MPA), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan, dan statistik. Kerangka teoritis yang diterapkan menggabungkan Manajemen Strategis Fred R. David, Siklus Manajemen Bencana W. Nick Carter, dan Tata Kelola Kolaboratif Ansell dan Gash.

Kebaruan penelitian ini diharapkan dapat memberikan model strategi yang lebih tangkas dalam menghadapi ketidakpastian iklim ekstrem dengan menyelaraskan teknologi pemantauan canggih (seperti satelit dan aplikasi deteksi dini) dengan pendekatan partisipatif berdasarkan kearifan lokal. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dimaksudkan untuk menyempurnakan prosedur operasional BPBD dan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten Kampar yang tangguh terhadap bencana asap.

RASIONALITAS INSTRUMENTAL DALAM KEBIJAKAN FISKAL: ANALISIS HILIRISASI SDA DAN PROGRAM MBG PERSPEKTIF JÜRGEN HABERMAS

Eugenius Besli, Wilhelmus Kelvin, Bartolomeus Da’o Lada — Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the rational basis underlying the natural resource downstreaming policy and the Free Nutritious Meals (MBG) program in the Prabowo-Gibran administration, placing them in the perspective of Jürgen Habermas' instrumental rationality and communicative rationality. These two policies were chosen because they represent large-scale economic-political projects with significant fiscal implications and are concrete manifestations of the Asta Cita agenda. This study uses a qualitative method based on literature review by conducting a conceptual review and critical analysis of relevant academic literature, policy documents, and public reports. The results show that the downstreaming and MBG policies are predominantly guided by instrumental rationality oriented towards efficiency, accelerated investment, and expanded public spending. In the context of downstreaming, the emphasis on economic growth and industrial added value tends to overlook ecological risks and inequality in access to resources. Meanwhile, the implementation of the MBG program shows a centralistic pattern in budget management and a limited response to public criticism, even though this program absorbs significant fiscal resources. These findings indicate that fiscal policy management in both programs emphasizes technocratic calculations rather than participatory communicative deliberation. The dominance of instrumental rationality in high-cost policies has the potential to narrow the space for democratic legitimacy and weaken the quality of public financial management. Thus, this study emphasizes the importance of integrating fiscal efficiency and public deliberation in economic policy formulation so that development is not only technically rational but also democratically legitimate.

PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL WELL-BEING, FINANCIAL ATTITUDE, TERHADAP RETIREMENT PLANNING DIMODERASI OLEH HERDING BEHAVIOUR PADA PEKERJA KONSTRUKSI

Erni Erni, Abdurrahman Abdurrahman — Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study examines the influence of Financial Literacy, Financial Well-Being, and Financial Attitude on Retirement Planning, with Herding Behavior as a moderating variable. This study aims to explore how personal financial factors influence the readiness of construction workers in planning for retirement in Pekanbaru City, Indonesia. Using a quantitative approach, data was collected through an online survey from 200 respondents who were employees of four construction service companies, namely PT Buana Global Mandiri, PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Wira Agung, and PT Andalan Tunas Mandiri. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that Financial Literacy, Financial Well-Being, and Financial Attitude have a positive and significant influence on Retirement Planning. In addition, Herding Behavior is proven to moderate the relationship between Financial Literacy and Retirement Planning. This study highlights the importance of improving financial knowledge and managing financial attitudes for construction workers to be better prepared for retirement. These results also provide insights for construction companies, financial planners, and policymakers to design strategies that encourage better retirement planning in the construction sector.

ANALISIS PERAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN DAMAR SARI KOTA TEBING TINGGI

Sara Agustin Simamora, Artha Tobing, Dimpos Manalu — Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the role of public communication in improving the quality of public services in Damar Sari Village, Tebing Tinggi City. Public communication is a crucial aspect of public service delivery because it influences information delivery, transparency, and the relationship between the government and the public. Effective public services require clear, open, and responsive communication so that the public can understand service procedures and effectively express their needs and complaints.The research method used in this study was a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation of village officials and the community as service users. Data analysis was conducted by collecting, reducing, presenting data, and drawing conclusions from the research results obtained in the field.The research results indicate that public communication in Damar Sari Village plays a crucial role in improving the quality of public services. This is evident in the delivery of service information through various media, direct interaction between village officials and the public, and efforts to ensure transparency in the service process. However, several obstacles remain, such as limited communication facilities, inadequate use of digital media, and a lack of understanding of service procedures among the public.Based on these research results, it can be concluded that effective public communication can support the improvement of the quality of public services in Damar Sari Village. Therefore, improvements in the use of communication media, the provision of clearer and more accessible information, and improvements in the communication skills of officials are needed to optimize public services.

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PADA UMKM ROTI KACANG CAP RAJAWALI TEBING TINGGI

Agnes Paska Asima Hasibuan Hasibuan, Nalom Siagian, Jonson Rajagukguk — Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

The purpose of this study was to analyze the influence of product quality and price on business success at the Rajawali Brand Peanut Bread MSME in Tebing Tinggi. The population in this study was consumers and business owners, with an unknown number of participants. The sample was determined using the Lemeshow formula, resulting in 96 respondents using a purposive sampling technique. The research variables consisted of product quality (X1) and price (X2) as independent variables, and business success (Y) as the dependent variable. The data analysis method used was multiple linear regression analysis with the help of SPSS. The results showed that product quality and price had a positive effect on business success, with the

regression equation Y = 6.304 + 0.318X1 + 0.481X2. The partial test results indicated that product quality had a positive and significant effect on business success (t-test 3.264; sig. 0.002 <0.05), and price also had a positive and significant effect (t-test 4.331; sig. 0.000 <0.05). The results of the simultaneous test indicate that both variables together significantly influence business success (F-test 33.091; sig. 0.000 < 0.05). The coefficient of determination (R²) of 0.416 indicates that product quality and price explain 41.6% of the variation in business success, while the remaining 58.4% is influenced by other variables outside this study. Thus, product quality and price are proven to have a positive and significant influence on business success.

STRATEGI POLITIK PIGGYBACKING DALAM PARTAI POLITIK BARU DI INDONESIA: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW DENGAN FOKUS PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

Mustakim Mustakim — Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

Strategi politik piggybacking semakin menjadi perhatian dalam kajian partai politik baru, terutama dalam konteks sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi pada figur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana politik piggybacking didefinisikan, dikonseptualisasikan, dan dianalisis dalam literatur akademik tentang partai politik baru di Indonesia, dengan fokus pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA, melalui penelusuran artikel ilmiah terindeks Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema dominan, implikasi, serta kesenjangan riset dalam literatur yang ditinjau. Hasil SLR menunjukkan bahwa politik piggybacking dalam literatur umumnya dipahami sebagai strategi ketergantungan simbolik dan elektoral pada figur, isu, atau narasi yang telah memiliki legitimasi publik, terutama sebagai respons atas lemahnya institusionalisasi partai politik baru. Dalam studi-studi mengenai PSI, strategi piggybacking dilaporkan muncul dalam bentuk personalisasi politik, pemanfaatan figur nasional, serta penguatan branding dan komunikasi politik berbasis isu populer. Tema-tema dominan yang teridentifikasi meliputi personalisasi politik sebagai substitusi institusionalisasi, politik pencitraan partai, dan ambiguitas ideologis partai politik baru. Lebih lanjut, literatur menilai bahwa strategi piggybacking memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, strategi ini efektif dalam meningkatkan visibilitas dan diferensiasi simbolik PSI dalam jangka pendek. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada figur berpotensi membatasi kemandirian ideologis dan keberlanjutan institusional partai dalam jangka panjang. Studi ini menyimpulkan bahwa PSI bukan merupakan anomali teoretis, melainkan varian kontekstual dari pola umum partai politik baru yang beroperasi dalam kerangka personalisasi politik global. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian strategi partai politik baru dengan menempatkan politik piggybacking sebagai fenomena struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus menawarkan agenda riset lanjutan dan implikasi kebijakan bagi penguatan institusionalisasi partai politik.

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN MEDAN BARAT

Cindy Meyanda, Jhonson Pasaribu, Artha Tobing — Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

The primary objective of this work is to comprehensively analyze public administration strategies in optimizing the quality of Green Open Space (GOS) as a central pillar of the sustainable development framework in Medan Barat District, Medan City. The urgency of this study is rooted in the persistent performance gap phenomenon, where the current GOS coverage remains stagnant at 7-9%, a figure systematically far below the 30% mandatory threshold mandated by national regulations. This discrepancy is driven by irreversible spatial constraints in the urban core resulting from massive commercial land conversion. The approach employed in this study is descriptive qualitative, relying on data collection techniques such as in-depth interviews with key informants, participatory field observations, and documentation studies of local policy reports. The data analysis process was conducted interactively, ranging from data reduction to conclusion drawing, to ensure the validity of the findings.

The data presented in the discussion reveals that the Medan Barat District Government has undergone a paradigm shift from high-cost land acquisition policies to an inward-looking strategy focusing on functional asset optimization. This innovation is realized through the adoption of green infrastructure based on Low Impact Development (LID), such as the "Sponge Infrastructure" concept for flood mitigation and the development of "Green Alleys" in high-density residential areas like Glugur Kota and Karang Berombak. Furthermore, a strong manifestation of Collaborative Governance was found through the mobilization of CSR funds from the private sector in the Jalan Putri Hijau business corridor, alongside Public-Social Co-production practices involving active local community participation. Regulatory enforcement through the Building Construction Permit (PBG) instrument also serves as a crucial tool in forcing the internalization of negative externalities from commercial building developments. This analysis ultimately concludes that the integration of adaptive management, micro-scale ecological decentralization, and regulatory legal certainty represents the most rational administrative solution to achieve urban resilience, thermal comfort, and distributive justice in environmental services for the entire community of Medan Barat District to ensure intergenerational sustainability.

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI DESA LAU PAK-PAK KECAMATAN TIGALINGGA

Miwanli Rajagukguk, Jonson Rajagukguk, Dimpos Manalu, Maringan Panjaitan — Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000

This research examines the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Lau Pak-pak Village, Tigalingga District. The main focus of this study is the implementation of the Family Hope Program (PKH). The village government conducted group meetings and surveys of the community members who receive PKH assistance. Using a qualitative descriptive method, the results of the study show that the progress of the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Lau Pak-pak Village, Tigalingga District, is considered fairly good. The implementation has been carried out properly in accordance with the procedures and mechanisms stipulated in the PKH regulations. This can be seen from the fulfillment of the elements contained in the evaluation theory according to William N. Dunn (2000: 608–610), which include: (1)Effectiveness, (2)Adequacy, (3) Equity, (4) Responsiveness, (5) Appropriateness. Based on these findings, the researcher provides several recommendations, namely: (1) In the future, an early survey should be conducted to identify eligible PKH beneficiaries.
(2) Increasing the number of PKH facilitators or assistants. (3) Prioritizing the use of PKH funds for education and health purposes.

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN OPERASI PT TOBA PULP LESTARI DI WILAYAH HUTAN TANAM INDUSTRI MASYARAKAT ADAT PARGAMANAN BINTANG MARIA KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Eflin Efridonda Simbolon, Artha Tobing, Dimpos Manalu — Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Forest resource management in Indonesia is an important part of sustainable development policy aimed at balancing economic growth, environmental sustainability, and community welfare. One form of forest utilization is through the Industrial Plantation Forest (HTI) scheme. However, in practice, HTI activities often generate various environmental and social impacts on communities living around forest areas. PT Toba Pulp Lestari is one of the companies managing Industrial Plantation Forests in Humbang Hasundutan Regency, including within the customary territory of the Pargamanan Bintang Maria Indigenous community in Parlilitan District. This study aims to analyze the environmental impacts of the company’s operations and to understand community perceptions of the environmental changes that have occurred.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with key informants, including the leader of the indigenous community, community members directly affected by the company’s activities, and additional informants such as village government representatives and the company. Documentation studies were also used to support the data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the operations of PT Toba Pulp Lestari have caused various environmental changes, including a reduction in natural forest cover, decreased water availability, and disruption of ecosystem balance, which has affected the productivity of benzoin forests as the main livelihood source of the community. In addition, the community has experienced social and economic changes, such as shifts in livelihood patterns, reduced agricultural and forest yields, and differing views within the community regarding the presence of the company. Although the company provides employment opportunities for some community members, the economic benefits remain limited.

The conclusion of this study shows that the operational activities of PT Toba Pulp Lestari have significant impacts on the environment and the livelihoods of the Pargamanan Bintang Maria Indigenous community. Therefore, more sustainable forest management is required by considering environmental conservation, protection of indigenous peoples’ rights, and stronger government supervision to create a balance between economic development and environmental sustainability

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PESERTA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024

Orbyt Titus Putra Hia — Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berlangsung secara luber dan jurdil. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan masih sering terjadi dan berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah dengan IKP tinggi pada tahun 2024, yang mencapai skor 88,95 sehingga pengawasan Pilkada menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta selama penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung yang berpedoman pada berbagai regulasi pemilihan. Pengawasan tersebut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran dan menjaga stabilitas politik. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta pengawasan masih bersifat formalitas dan tidak berorientasi pada pencegahan.

Kata kunci: Pilkada, Bawaslu, Pengawasan.

ANALISIS IMPLEMENTASI ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI KANTOR KECAMATAN MEDAN TIMUR

Claudia Evelyn, Vera Pasaribu, Natalia Sihombing — Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

The development of the digital era requires government institutions to adapt their bureaucratic work systems and public services to become more effective and responsive. However, the adaptation process still faces several challenges, such as limited technological competence, conventional bureaucratic work patterns, and the readiness of civil servants to face change. Therefore, an adaptive governance approach is needed to encourage flexibility and the ability of organizations to adjust to environmental dynamics. This study aims to analyze the implementation of adaptive governance in improving the performance of civil servants at the Medan Timur Sub-district Office and to identify supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews and documentation studies. Data analysis applies the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of adaptive governance is reflected in collaboration among employees, flexibility in work procedures, improvement of civil servants’ capacity in the use of technology, and the role of transformational leadership in encouraging openness to change. These efforts contribute to improving work effectiveness and the quality of public services. However, several obstacles remain, including limited digital skills, lack of technical training, and work habits that are still oriented toward manual systems. The study concludes that adaptive governance plays an important role in improving civil servant performance and supporting organizational adaptation to the digital transformation of public services.

IMPROVING CREATIVE PERFORMANCE THROUGH OPPORTUNITY-ENHANCING HR PRACTICES: THE MEDIATION ROLE OF WORK ENGAGEMENT AND WORK-RELATED FLOW IN MANUFACTURING FIRM

Pasha Pingkaniswari, Unggul Kustiawan — Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study aims to examine the influence of opportunity-enhancing HR practices on creative performance, by considering the mediating roles of work engagement and work related flow. A quantitative approach was applied using a survey method and CB-SEM SmartPLS analysis on 317 manufacturing employees in Tangerang. The results indicate that opportunity-enhancing HR practices has a significant positive effect on both creative performance and work engagement. Additionally, work autonomy and proactive personality significantly influence work engagement, while proactive personality also affects work related flow. Furthermore, work related flow mediates the relationship between proactive personality and creative performance. The study recommends that manufacturing firms implement policies that provide space for employee participation, creativity, and development initiatives. The primary contribution of this research is to strengthen the role of opportunity-enhancing HR practices for creative performance through optimal work engagement and work related flow. As well as to broaden theoretical understanding of the psychological dynamics of the manufacturing work environment.

PENGARUH HARGA DAN CITA RASA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA UMKM KULINER PASAR SUMBUL KABUPATEN DAIRI

Iani Sianturi, Nalom Siagian, Jonson Rajagukguk — Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze and determine the influence of price and taste on consumer purchasing interest in culinary MSMEs at Sumbul Market, Dairi Regency. The background of this study is based on the growing culinary business and increasing competition among MSMEs, requiring business owners to understand the factors that influence consumer purchasing interest. Affordable prices and good food taste are two important factors often considered by consumers before making a purchase. Therefore, this study was conducted to determine the extent to which price and taste influence consumer purchasing interest in culinary products sold by MSMEs at Sumbul Market.

The research method used in this study was a quantitative survey approach. The population in this study were all consumers who made purchases at culinary MSMEs at Sumbul Market, Dairi Regency. The sampling technique used was non-probability sampling with an accidental sampling method, namely consumers who happened to be encountered by the researcher during the research. The sample size used in this study was 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires to consumers shopping at Sumbul Market. Data analysis techniques used included validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, partial tests (t-tests), simultaneous tests (F-tests), and the coefficient of determination (R²) using SPSS version 25. The results showed that price has a positive and significant effect on consumer purchasing interest. This indicates that the more affordable and appropriate the price compared to the product quality, the higher consumer purchase intention. Taste also has a positive and significant effect on consumer purchasing interest, indicating that food with a delicious, appealing taste that suits consumers' preferences can increase consumer repurchase intentions. Furthermore, the simultaneous test results indicate that price and taste significantly influence consumer purchasing interest among culinary MSMEs in Sumbul Market, Dairi Regency. Therefore, it can be concluded that appropriate prices and good taste are important factors that MSMEs need to consider to increase consumer purchasing interest and maintain the sustainability of culinary businesses in Sumbul Market, Dairi Regency.

PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Gaffar Ally Zulfikar, Ridwan Eko Prasetyo, Taufiq Alamsyah — Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 +0000

Sistem merit merupakan prinsip fundamental dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan menjamin pengelolaan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya penerapan sistem merit melalui pengaturan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan ketentuan tersebut dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerapan sistem merit merupakan perwujudan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan penerapan sistem merit memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum untuk menjamin profesionalitas ASN serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam manajemen aparatur negara.

ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS DI DISDUKCAPIL KOTA GUNUNGSITOLI

Fiktor Nofetinus Waruwu, Artha Tobing, Natalia Sihombing — Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000

Advances in information technology have prompted the government to undertake a digital transformation of public services to improve efficiency, transparency and public participation. This study aims to analyze the role of social media in increasing public participation in the oversight of public services at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Gunungsitoli City. This study employs a qualitative research design using a case study approach through interviews, observations and documentation.The findings of this study indicate that social media is utilized as a means of disseminating information, facilitating two-way communication and serving as a platform for public complaints through channels such as Facebook, WhatsApp, email and SP4N-LAPOR. The use of social media has a positive impact on transparency, accountability and the quality of public services. However, there are still challenges such as limited internet access, low digital literacy among the public, a lack of updated information and insufficient responses from government agencies.Thus, social media plays a crucial role in increasing public participation in the oversight of public services; therefore, it needs to be managed more effectively to improve the quality of services at the Gunungsitoli City Population and Civil Registration Office.

EXPLAINING ELECTORAL VICTORY THROUGH SOCIAL CAPITAL: A CASE STUDY OF A FORMER VILLAGE HEAD IN THE 2024 TEMANGGUNG LOCAL ELECTION, INDONESIA

Mukhamad Busro Asmuni, Gema Pertiwi, Hendika Dwinanda Wicaksana — Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000

The 2024 Temanggung Regency Regional Head Election (Pilkada) presented a compelling political phenomenon, wherein a former village head successfully triumphed over two incumbent candidates. This study aims to analyze the role and mechanisms of utilizing social capital in Agus Setyawan’s victory in the 2024 Temanggung Election. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing a social capital analytical framework encompassing three primary dimensions: trust, social networks, and norms of reciprocity. Data collection is assumed through literature reviews, media analysis, and the candidate's track record.The findings indicate that the candidate's victory was deeply rooted in the social capital accumulated during his 16-year tenure as the Village Head of Campurejo. First, the trust dimension was established through an empirical track record in transforming human resources within his village, including reducing early marriage rates and advancing education. Second, the expansion of social networks was executed effectively by capitalizing on farmer groups, cultural arts associations (kuda lumping), inter-village head solidarity, and supported by structural political networks. Third, norms of reciprocity were fostered through a populist and grassroots approach that positioned the candidate as an equal to the common citizenry, thereby generating solid voter loyalty.In conclusion, the conversion of communal social capital and grassroots support proved capable of dismantling the political hegemony of incumbents. The phenomenon of the 2024 Temanggung Election reaffirms that a proven track record and social proximity at the village level can serve as a superior political modality compared to mere elite popularity.

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PADA OBJEK WISATA SI BEA-BEA KABUPATEN SAMOSIR

Nadya Pelmawati Situmorang, Marlan Hutahaean, Vera Pasaribu — Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze public perceptions of services at the Sibea-Bea tourist attraction in Samosir Regency and identify influencing factors. Sibea-Bea is a rapidly developing, leading tourist destination in the Lake Toba area, with its main attractions being natural panoramas and religious tourism. However, over time, the services provided to tourists have been deemed suboptimal, influencing public perception. The research results show that public perception of services at the Sibea-Bea tourist attraction is generally considered quite good. This is evidenced by the SERVQUAL service quality dimensions, which include physical appearance, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The empathy and assurance dimensions received the highest ratings due to the friendly attitude of the community and the sense of security felt by tourists. However, the physical appearance dimension still faces shortcomings, particularly in public facilities such as toilets, trash cans, and rest areas. Furthermore, limited staffing also hampers optimal service delivery.

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP DIVIDEND POLICY DENGAN FREE CASH FLOW DAN INVESTMENT EFFICIENCY SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nindya Pangestika Pratiwi, Abdurrahman Abdurrahman — Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the influence of ownership structure and board characteristics on dividend policy in companies listed in the Kompas 100 index during the 2018–2024 period with free cash flow and investment efficiency as moderation variable. The findings reveal that family ownership, institutional domestic ownership, ownership concentration, foreign ownership, managerial ownership, and the presence of independent commissioners have no significant impact on dividend policy. Conversely, board size and CEO duality show a positive and significant influence, while the presence of female directors has a negative and significant impact on dividend policy. Furthermore, the three tested moderating variables free cash flow and investment efficiency did not show significant effects in moderating the relationships between ownership structure or board characteristics and dividend policy.This study is limited by its long observation period, which spans pre-COVID, during the pandemic, and post-COVID recovery phases, leading to diverse dividend distribution patterns. Additionally, the use of moderating variables is still limited. Future researchers are encouraged to examine a more diverse set of companies and explore additional moderating variables to provide deeper insights. The managerial implications highlight the importance of board characteristics in maintaining long-term strategic stability while emphasizing the need for transparent and accountable reporting. For investors, the result can be used as a consideration in evaluating the company’s performance by paying attention to its development so that it grows into an increasingly larger company

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (STUDI KASUS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)

Elsaria Damanik, Marlan Hutahaean, Artha Tobing — Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

Electronic-based public services are a government innovation aimed at improving service quality to be faster, more efficient, transparent, and easily accessible. The Department of Population and Civil Registration of Serdang Bedagai Regency has implemented this system in birth certificate services. This study aims to analyze the implementation of the policy and the factors influencing it. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.The results show that the implementation of electronic-based public service policies has generally run quite well and has improved service efficiency. Based on George C. Edwards III’s theory, the success of implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, there are still obstacles such as limited infrastructure and low digital literacy among the community. In conclusion, the implementation of this policy is fairly effective, but improvements are needed in socialization, human resource capacity, and access to technology to optimize public services.

PENGARUH CITRA DESTINASI DAN PENGALAMAN BERKESAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAERAH WISATA GEOSITE SIPINSUR

Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the influence of destination image (X1) and memorable experiences (X2) on the community's economy (Y) in the Sipinsur Geosite tourist area, Pearung Village, Humbang Hasundutan Regency. The population included MSMEs and tourists, with a sample of 96 respondents drawn using the Lemeshow formula and accidental sampling technique. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression using SPSS.

The analysis results show a regression equation of Y = -3.528 + 0.620X1 + 0.417X2. A partial t-test proved that destination image had a significant positive effect (t=13.198; Sig=0.000 <0.05) and that effective experiences also had a significant effect (t=8.705; Sig=0.000 <0.05). A simultaneous F-test emphasized the joint influence of both variables (F=104.077; Sig=0.000 <0.05), with an R-square of 0.691 (69.1% of the variation in Y is explained by X1 and X2).

It can be concluded that destination image and experiences have a positive and significant impact on the local economy of the Sipinsur Geosite. Management is advised to maintain the destination image and enhance the tourist experience to optimize the local economic impact.

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM MENGATASI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA TANJUNG PINGGIR

Poppy Nadia Sidauruk, Jonson Rajagukguk, Maringan Panjaitan — Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

This study is motivated by the condition of the Tanjung Pinggir Final Disposal Site (TPA) in Kota Pematangsiantar, which has experienced overcapacity and still applies an open dumping system, resulting in air, water, and soil pollution as well as public health disturbances. The research aims to analyze the implementation of strategies carried out by the Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar in addressing environmental pollution impacts. The study is grounded in the implementation theory of Van Meter and Van Horn, environmental management strategy theory, environmental pollution theory, and regional autonomy theory. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included the Head of the Environmental Agency, landfill field officers, and local community representatives. The findings indicate that technical, operational, educational, and collaborative strategies have been implemented, including waste compaction, leachate control, environmental monitoring, and 3R socialization. However, the implementation remains suboptimal due to budget limitations, inadequate facilities, landfill capacity constraints, and low community participation. It is concluded that although the strategies have been implemented, their effectiveness requires further strengthening through improved resources and more sustainable waste management systems.

PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN BRAND IMAGE TERHADAP INTENTION TO REVISIT PELANGGAN DI CAFE NUSANTARA HEALING AND CHILL SIBOLANGIT

Okto Egia, Nalom Siagian, Darma Manalu — Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh social media marketing dan brand image terhadap intention to revisit pelanggan di cafe Nusantara Healing and Chill Sibolangit baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan cafe Nusantara Healing and Chill Sibolangit dengan sampel berjumlahkan 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik koesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri jadi uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi (R²).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social media marketing berpengaruh signifikan terhadap intention to revisit, hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung (3,275) > nilai ttabel (1,661) dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Brand image juga berpengaruh signifikan terhadap intention to revisit, hal ini ditunjukkan dengan thitung (5,814) > nilai ttabel (1,661) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Didapatkan bahwa Social media marketing dan brand image secara simultan berpengaruh postitif dan signifikan terhadap intention to revisit, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung (40.925) > nilai Ftabel (3,09) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,446 artinya social media marketing dan brand image, secara bersama-sama mampu menjelaskan 44,6% variasi dalam intention to revisit. Sedangkan 55,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini seperti seperti pengaruh lokasi, harga, kualitas produk, kualitas pelayanan dan lainnya. Peneliti menyarankan pihak cafe Nusantara mempertahankan strategi social media marketing yang sudah ada karena terbukti berpengaruh positif dan disarankan pula untuk terus membangun brand image yang positif, karena terbukti memiliki koefisien pengaruh yang nyata terhadap intention to revisit.

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KECAMATAN MEDAN DENAI

Nomela Rismawati Br Sitorus, Artha Tobing, Jhonson Pasaribu — Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the effect of the implementation of North Sumatra Provincial Regional Regulation Number 3 of 2014 on efforts to prevent violence against children in Medan Denai District. The type of research used in this study is a quantitative approach. The population in this study consists of people who reside in Medan Denai District with a sample of 100 respondents. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through the distribution of questionnaires to respondents. The data analysis methods used include instrument testing consisting of validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, classical assumption tests consisting of normality tests, simple linear regression analysis, hypothesis testing through the t-test, and the coefficient of determination (R²).The results of the study indicate that the implementation of North Sumatra Provincial Regional Regulation Number 3 of 2014 has a positive and significant effect on the prevention of violence against children in Medan Denai District. This is indicated by the value of t count (6.189) > t table (1.660) and a significance value of 0.000 < 0.05. The coefficient of determination (R²) obtained is 0.281, which shows that the implementation of regional regulation variable is able to explain the influence on the prevention of violence against children by 28.1%, while the remaining 71.9% is influenced by other variables outside this study.

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENDANGKALAN SALURAN DRAINASE DI KELURAHAN BESAR

Gerry Gunawan Simanjuntak, Artha Tobing, Jhonson Pasaribu, Jonson Rajagukguk — Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta efektivitas upaya pemerintah dalam mengatasi pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendangkalan drainase disebabkan oleh perilaku masyarakat dan faktor alam seperti sedimentasi. Upaya pemerintah meliputi pembentukan tim pengorekan, gotong royong rutin, dan koordinasi lintas pihak. Partisipasi masyarakat tergolong cukup baik, namun belum konsisten dan cenderung meningkat saat terjadi dampak langsung seperti banjir. Disimpulkan bahwa efektivitas penanganan sangat bergantung pada kesadaran dan konsistensi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi lingkungan dan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

IMPLEMENTASI PERDA RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2022 DAN IMPLIKASIINYA TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNDERPASS HM YAMIN KECAMATAN MEDAN TIMUR

Eleocetrin Manalu, Jhonson Pasaribu, Kepler Sinaga, Maringan Panjaitan — Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the implementation of Medan City Regional Regulation Number 1 of 2022 on Spatial Planning in the development of the H.M. Yamin Underpass infrastructure and its implications for transportation accessibility in Medan Timur District, Medan City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis applies the policy implementation theory of George C. Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the spatial planning regulation, as evidenced by the development of the H.M. Yamin Underpass, has improved traffic flow and community mobility. However, the implementation has not been fully optimal due to challenges in inter-agency coordination and policy communication with the community. The development of the underpass has improved transportation accessibility in Medan Timur, although further integration with the urban transportation system in Medan City is still required.

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DALAM MENANGGULANGI PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA, KECAMATAN MEDAN BELAWAN

Hernatha Abigail Hutagalung, Vera Pasaribu, Jonson Rajagukguk — Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

The issue of slum settlements remains one of the environmental problems in urban areas, including in Belawan Bahagia Subdistrict, Medan Belawan District. The government is attempting to address this problem through various development programs. This study analyzes the implementation of the Village Fund program in tackling slum settlements in Belawan Bahagia Subdistrict using George C. Edwards III's theory. The method used is qualitative through interviews, observation, and documentation. The research results show that the program implementation has gone quite well but is not yet optimal. Community communication and participation are still low, resources are limited, while the disposition of officials and the bureaucratic structure have functioned well. The program contributes to environmental improvement but still requires optimization.

PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU

Ihsan Hidayatullah, Siti Rahima, Rizal Hibatul Aziz, Dini Rifani, Nofriadi — Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

Karina Alexandra, Artha Tobing, Dimpos Manalu, Jonson Rajagukguk — Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

The development of information technology encourages governments to transform public services through the implementation of digital-based services as an effort to realize good governance. The digitalization of public services at the sub-district level is expected to enhance transparency, accountability, and provide wider opportunities for public participation. However, the utilization of digital-based public services in Medan Timur Sub-district has not been fully optimal, as some members of the community still prefer face-to-face services rather than using the digital platforms that have been provided.

This study aims to analyze the forms of community participation in utilizing digital-based public services in Medan Timur Sub-district and to identify the supporting and inhibiting factors of such participation in realizing good governance. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with key informants, main informants, and additional informants, supported by documentation studies. The data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the Miles and Huberman model.

The results of the study indicate that community participation in digital-based public services in Medan Timur Sub-district is still at a consultative level, which is reflected through the utilization of services such as complaint platforms, access to administrative information, and the Digital Population Identity (IKD) service. Digital services have also supported transparency through information openness and strengthened accountability through digital recording systems and documented complaint mechanisms. The supporting factors of community participation include the availability of digital platforms, the responsiveness of government officials, and documented service systems. Meanwhile, the inhibiting factors include low levels of digital literacy among some members of the community, limited access to devices and internet connectivity, and the community’s preference for direct face-to-face services.

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN

Cindy Amelia Safitri, Frenki Frenki, Olivia Rizka Vinanda — Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000

Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal.