GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

KUALITAS APLIKASI AKSES LANGSUNG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN CEPAT DAN AKURAT (ALPUKAT) BETAWI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI KELURAHAN RAWA BUAYA

Rupaida Istiati — Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000

Aplikasi Betawi merupakan inovasi dari pelayanan publik digital yang digunakan untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya, pengguna masih dapat menemukan kendala teknis sehingga kualitas aplikasi perlu dinilai berdasarkan pengalaman pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas Aplikasi Alpukat Betawi terhadap kepuasan pengguna di Kelurahan Rawa Buaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Responden penelitian berjumlah 100 orang dan ditentukan melalui purposive sampling. Data diperoleh dengan kuesioner, kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26 melalui analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kualitas aplikasi terhadap kepuasan pengguna, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,211 menunjukkan bahwa kualitas aplikasi menjelaskan 21,1% variasi kepuasan pengguna, sedangkan 78,9% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas Alpukat Betawi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan administrasi kependudukan digital semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Fahri Aidi Andriana, Wasis Susetio, Anatomi Muliawan — Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000

Digital innovation has expanded personal data management within electronic government administration, making personal data protection a fundamental element of privacy rights, while the government is empowered to monitor data for public service, national security, and law enforcement. Using normative juridical research methods with regulatory and contextual approaches, this study examines Indonesia's personal data protection provisions to guarantee privacy rights while identifying the scope of state monitoring authority from a rule of law perspective. The study reveals that personal data protection has a legal basis in "Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" as constitutional protection, yet its success still faces obstacles as evident in the data leak case at the Temporary National Data Center (PDNS). Furthermore, because state monitoring authority must be guided by the principles of the rule of law, legality, human rights protection, proportionality, and accountability, it is necessary to strengthen the implementation of "Law No. 27 of 2022", improve electronic security governance, and implement effective control mechanisms to achieve harmony between state interests and privacy rights.

PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, Dunia Sukma Garini — Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat mendorong perusahaan untuk menyusun perjanjian kerja secara praktis dan efisien, salah satunya melalui perjanjian kerja standar (baku). Secara teoritis, pembentukan perjanjian yang telah disepakati para pihak harus tunduk pada asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam praktiknya, perjanjian kerja yang disodorkan kepada pekerja umumnya berbentuk perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, sehingga penerapan asas konsensualisme menjadi tidak sejalan dengan kenyataan. Artikel ini mengkaji apakah penerapan asas konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKWT di Indonesia semestinya memenuhi tiga bentuk kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian dibuat, dan kebebasan menentukan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan untuk menyepakati isi perjanjian dan cara pembuatannya pada kenyataannya tidak terpenuhi, karena PKWT umumnya dibuat secara sepihak dan standar sehingga pekerja hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta larangan masa percobaan dalam PKWT, juga masih sering dilanggar dalam praktik. Artikel ini merekomendasikan penguatan aspek formal PKWT, pengawasan ketenagakerjaan yang lebih proaktif, serta perlindungan hukum melalui mekanisme perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi PKWT yang cacat kehendak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata kunci: Perjanjian; Asas Konsensualisme; Hukum Ketenagakerjaan.