BATASAN PENGGUNAAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PRIVATE PLACEMENT PADA PERSEROAN TERBUKA ATAS IMPLIKASI TERHADAP PERGESERAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS
Keywords:
private placement, publicly traded company, minority shareholders, dilution, legal protectionAbstract
Minority shareholders in publicly traded companies are in a vulnerable position when the company raises capital through a private placement. Problems arise because this mechanism does not grant existing shareholders preemptive rights, so the issuance of new shares to specific parties can result in dilution. Such dilution not only reduces the percentage of ownership but also impacts the economic rights, voting rights, and legal standing of minority shareholders. This study aims to analyze the regulations governing private share offerings in relation to the rights of existing shareholders and the legal protections afforded to minority shareholders in publicly traded companies.
References
A. Buku
Bernard Nainggolan. Buku Ajar Hukum Pasar Modal. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023.
Destina Paningrum. Buku Referensi Investasi Pasar Modal. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1, Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
Rumawi, et al., Hukum Pasar Modal. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu. Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
Sulastiana dan Teddy Oswari. Hukum Bisnis. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
Zul Fadli, et al. Hukum Perusahaan. Padang: Get Press Indonesia, 2024.
B. Jurnal / Artikel Ilmiah
Ade Hari Siswanto. “Rights Issue Sebagai Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka.” Lex Jurnalica, Vol. 16, No. 3, 2019.
Adi Widjaja. “Legal Protection of Minority Shareholders Through Derivative Lawsuits.” Jurnal Nurani Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022.
Alifia Jasmine, Azmi Yasmine, Nurul Hulwanita Sharfina, dan Aisyah Hanifah Fathhurrohmah. “Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54, No. 1, 2024.
Ati Rahayu, Siti Nur Halizah, dan Rahayu Mardikaningsih. “Law on the Resolution of Minority Shareholder Conflicts in Public Companies Based on the National Regulatory System.” Journal of Social Science Studies, Vol. 4, No. 1, 2024.
Desna Rahmatika. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia.” Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, 2026.
Gerald Vivaldi Wardhana. “Perlindungan Hukum Ex-Ante dan Ex-Post Bagi Pemegang Saham Dalam Aksi Penambahan Modal Perusahaan Melalui Private Placement.” Jurist-Diction, Vol. 7, No. 3, 2024.
Go Chin Tjwan, Ferdian Handoyo Anggresta, Anthony Lianto, dan Matthew Fabio. “Legal Protection for Minority Shareholders in Indonesia: Comparative Study to the United States, the Netherlands and Singapore.” Journal of Financial Sector Law & Policy, Vol. 1, No. 2, 2025.
Lintang Caesar Pangestu, Zakiah Noer, dan Dara Puspitasari. “Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 7, 2026.
Michelle Marvella Santosa dan Veronica Advlin Agnesia. “Perlindungan Hukum bagi Investor: Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pasar Modal.” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, 2024.
Nathanael Ezekiel Ferdinandus Zulvacar dan Ariawan Gunadi. “Legal Analysis of Articles of Association Amendments That Cause Share Dilution: Implications for Minority Shareholders’ Rights.” Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 2, 2025.
Oloan Tua Partempuan dan Adi Mansar. “Legal Protection of Minority Shareholders of Companies in Indonesia.” Abdurrauf Social Science, Vol. 3, No. 1, 2026.
Rahmawati Debrina, Suhariningsih, Sukarmi, dan Sihabudin. “Unfair Dilution in the Legal Perspective of Capital Market in Indonesia.” RJOAS, Vol. 3, No. 123, 2022.
Shareen Virgita Septalia Takke. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas di Indonesia dan Singapura.” Media Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2025.
Syailendra Wisnu Wardhana. “Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding.” Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1, No. 4, 2021.
Zefanya Angellin Chen dan Richard C. Adam. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Akibat Dilusi Kepemilikan Saham Pasca Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 5, 2025.
C. Working Paper dan Laporan
Mike Burkart dan Hongda Zhong. “Equity Issuance Methods and Dilution.” The Review of Corporate Finance Studies, Vol. 12, No. 1, 2023.
OECD. Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights. Paris: OECD Publishing, 2012.
Umakanth Varottil. “Minority Shareholders’ Rights, Powers and Duties: The Market for Corporate Influence.” NUS Law Working Paper, No. 2020/006, 2020.
V. Ravi Anshuman, Vijaya B. Marisetty, dan Marti G. Subrahmanyam. “Private Placements to Owner-Managers: Theory and Evidence.” Working Paper, 2011.
D. Skripsi
Renaldi Avri Angga. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Perusahaan yang Melakukan Penambahan Modal dengan Cara Non-Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Private Placement). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
E. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
