DAMPAK PENERAPAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i2.701Keywords:
interfaith marriage, SEMA No. 2 of 2023, legal certainty, marriage registrationAbstract
Perkawinan beda agama di Indonesia sejak lama berada dalam posisi problematis akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktik peradilan, permohonan pencatatan perkawinan beda agama sempat memperoleh ruang melalui penetapan pengadilan, meskipun menunjukkan adanya inkonsistensi putusan hakim. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap status hukum perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari aspek kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dan menyeragamkan putusan hakim, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi normatif dan administratif, antara lain tidak diakuinya perkawinan secara hukum, keterbatasan hak waris dan harta bersama, implikasi terhadap status hukum anak, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, penerapan SEMA ini memunculkan perdebatan antara kepastian hukum, norma agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang tetap diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.
References
Adjani, M. A., & Yani, E. A. (2025). Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 9(5), 1124–1136. https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12366
amisah, & hadiati, mia. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. UNES Law Review, 6(3), 9051–9058. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846
Arianto, T. (2023). Analisis yuridis pendaftaran perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(7), 1989–1998. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1067
Armi, M. I. (2024). Implications of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 on Interfaith Marriage Registration and Constitutional Marriage Framework in Indonesia. Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, 14(2).
Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan hukum anak luar nikah di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 10(1), 122–134. https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.283
Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(6), 510–527. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122
Dewi, C. I. D. L. (2023). Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran. Jurnal Yustitia, 16(2), 153–160. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977
Erwinsyahbana, T. (2018). Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 97–114. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p97-114
Gede Darma Suputra, Vidia Dewi, Putu Maharani, Firdausi Rahmadani, & Silvia Damayanti. (2024). Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.). Belom Bahadat, 14(2). https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1214
Gunardi, G. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Damera Press.
Harahap, S. A., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2024). Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt. P/2023/Pn. Jkt. Utr). Soedirman Law Review, 6(2), 133–143. https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070
Hassan, M., & Mesraini. (2025). Diskresi Hakim sebagai Ruang Interpretasi dalam Perkara Perkawinan Beda Agama. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), 5(2), 161–170. https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8570
Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 57–69. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5987
Hermanto, Y. R. (2024). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, 12(1), 34–48. https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113
Hutapea, M. H. P. (2024). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Numor 423/Pdt. P/2023/Pn. Jkt. Utr). Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(6), 1–20. https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i6
Ihram Ahmed Siregar & Rizki Amar. (2024). Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst). YUSTISI, 11(3), 159–168. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17883
Ilham, M., Aqbar, K., & Muhammad, M. (2024). Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023. AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, 1(1), 87–106. https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662
Jasmine, A. M., & Ramadhani, D. A. (2024). The Legal Conflict on Registration of Inter-Religious Marriages Before & After SEMA No. 2 of 2023. Jurnal Daulat Hukum, 7(4), 346. https://doi.org/10.30659/jdh.v7i4.41108
Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A. (2023). Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama. Jurnal Yudisial, 16(3), 342–360. https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.660
Laplata, W. (2014). Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Jurnal Jurisprudence, 4(2), 75–84. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4206
Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 92–104. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235
Miasiratni, Agustini, S., & Toni Parlindungan, G. (2024). The State’s Obligation to Protect Children’s Rights Under National and International Law. Ekasakti Journal of Law and Justice, 2(2), 149–158. https://doi.org/10.60034/a3tq5212
Mochammad Arifin. (2025). Tradition vs. Administration: Challenging the Cultural Barriers to Marriage Registration in Indonesia. Sakina: Journal of Family Studies, 9(2). https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15343
Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59–62.
Muna, R., & Aisyi, H. R. (2024). Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 249–270. https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.156
Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. Unes Journal of Swara Justisia, 7(4), 1383–1392. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468
Rahayu, A. F. (2025). Interfaith Marriage After the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023. YURIS: Journal of Court and Justice, 4(4), 39–50. https://doi.org/10.56943/jcj.v4i4.847
Rinny, R., Munajah, M., & Septarina, M. (2025). Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan Beda Agama Yang Pengesahannya Di Tolak Oleh Pengadilan. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 3(1), 97–114. https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1170
Royani, E., & Nafis, A. (2023). Juridical Review of the Division of Joint Property Due to Divorce of Married Couples of Different Religions from The Perspective of the Civil Code. ILCA Law Journal, 2(2), 61–70. https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/18
Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum. Jurnal Konstitusi, 20(3), 536–555. https://doi.org/10.31078/jk3039
Setiawan, I. K. O. (2022). Intermarriages From The Legal Perspective Of Hindu Marriage. International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 3(3), 564–570. https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.246
Shalihah, S., Karima, N. R., & Al Amruzi, M. F. (2025). Legal Implications of Interfaith Marriage on Inheritance Rights and Child Status in the Perspective of Islamic Law and Civil Law. Journal of Islamic and Law Studies, 9(2), 138–152. https://doi.org/10.18592/jils.v9i2.17816
Sianturi, N. K., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Akibat Hukum Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hartapencaharian Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1). https://doi.org/10.62281/v2i1.78
Sudarsono. (2022). Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, 2(2), 270–293. https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1773
Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditijau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Privatum, 6(8), 192–202.
Syahuri, T. (2013). Legislasi hukum perkawinan di Indonesia: Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Kencana Prenada Media Group.
Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Fundamental Justice, 6(2), 283–302. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665
Tarigan, A. E., Suryani, R., Warsito, & Syafrida. (2024). Solution for Recording Interfaith Marriages Following Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 in Indonesia. Sinergi International Journal of Law, 2(2), 120–133. https://doi.org/10.61194/law.v2i2.158
Usqo, H. U., Harahap, A. M., & Siregar, R. S. (2025). THE POSITION OF HEIRS FROM INTERFAITH MARRIAGES IN THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 71/PUU- XX/2022 AND CIVIL INHERITANCE. Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 14(3), 1481–1491. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i3.6111
YUHELSON, Y. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Ideas Publishing.
Zakyyah, Z. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nazhl. Jurnal Yudisial, 9(2), 195–214. https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.24
Zuhal, Z. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 1(4), 20–30. https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.181
