PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA: TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN DAN PERATURAN KAPOLRI
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i7.1073Keywords:
Police Discretion; Criminal Law Enforcement; Police Act; Kapolri Regulation; Accountability; Legal ReformAbstract
Police discretion constitutes an inherently embedded authority instrument within Indonesia's criminal law enforcement system; however, its application frequently generates significant normative and empirical problematics. This study aims to comprehensively analyze the application of police discretion in criminal law enforcement through the normative framework of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the National Police Chief Regulations (Perkap), while identifying the gap between positive legal norms and field practice. This research employs a normative juridical approach with legal document analysis, cross-jurisdictional comparative study, and content analysis of selected jurisprudential decisions. The findings reveal that although police discretion has received juridical legitimation through Article 18 of the Police Act, its implementation remains constrained by the absence of measurable operational guidelines, comprehensive accountability mechanisms, and institutional capacity gaps at the implementation level. Furthermore, this study identifies a normative paradox whereby Kapolri regulations intended as operational guidelines contain ambiguous formulations that create space for discretion abuse. The novelty of this research lies in constructing an integrated conceptual framework between public administration discretion theory and criminal law within Indonesia's legal system context, along with proposing an accountability-based discretion regulation model. The study recommends regulatory reform through comprehensive Perkap issuance, standardized training system development, and strengthening synergistic internal-external oversight mechanisms.
Keywords: Police Discretion; Criminal Law Enforcement; Police Act; Kapolri Regulation; Accountability; Legal Reform
References
Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7(2), 135–144.
Amstono, I. L., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi oleh Kepolisian Sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Unjuk Rasa. ANDREW Law Journal, 4(2), 407–421.
Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). Metodologi penelitian hukum Islam. Kencana.
Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Bahri, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN SEHINGGA MENIMBULKAN KORBAN.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
Christ, J., & Sembiring, P. (2022). SISTEM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA HUKUM OLEH. 5(1), 1–11.
Dalam, P., & Hukum, P. (n.d.). Tolak ukur penilaian penggunaan diskresi oleh polisi dalam penegakan hukum pidana.
Danan, K., Dharma, P., Gede, I. D., & Sugama, D. (2024). Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 9–22.
Dewi, M., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., Mangku, S., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH KEPOLISIAN TERHADAP TERDUGA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum ( Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021 ). 4, 635–645.
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Djamin, A. (n.d.). Awaloedin Djamin, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan (Dulu, Kini, dan Esok), PTIK Press, Jakarta, 2007, hlm.36 1.
FARIZKI, E. G. I. (2021). KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI.
Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2024). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas) https://jhlg.rewangrencang.com/. 5(12), 1–24.
Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Usm Law Review, 9(2), 975–996.
Ikbal, M. (2025). Jurnal ilmiah rechtszekerheid. 2(1).
JONI, K. (2019). IMPLEMENTASI DISKRESI POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Undang-Undang Kepolisian). Universitas Wahid Hasyim Semarang.
Kurniawan, R. S. (n.d.). KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK SIMOKERTO SURABAYA Direktur Jenderal WHO pada 30 Januari 2020 di Jenewa mendeklarasikan situasi saat ini sebagai Public Health Emergency Of International Concern ( PHEIC ). Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional ( International Health Regulations-IHR 2005 ). Dalam bahwa tidak akan melakukan lockdown , tetapi physical distancing sejak pertengahan Maret 2020 . 4.
Latif, U. (2023). Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, 2002, Kamus Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung, hlm 84. 1 14. 14–27.
Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 189–206.
Penyidikan, P. T. (2020). Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 September 2020. 1(1), 109–125.
Pramesti, T. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Rahmawati, R., & Mujib, A. (2025). The Application of Natural Law Theory in Resolving Cases of Business Ethics Violations: A Review of the Principles of Justice and Morality. LEGAL BRIEF, 14(5), 1073–1081.
Ramadhan, A. (2021). Diskresi penyidik Polri sebagai alternatif penanganan perkara pidana. Lex Renaissance, 6(1), 25–41.
Rifa’i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
Rizki, M., & Marazi, H. (2024). RAJA ALI HAJI ’ S PHILANTHROPIC THOUGHT : THE ROLE OF CULTURE AND LANGUAGE IN THE FORMATION. https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.8796
Roberts, K. (2019). Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 2(2), 274–286.
Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). Metodologi Penelitian Hukum.
Sembiring, J. C. P. (2022). Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis. Ilmu Hukum Prima (Ihp), 5(1), 1–11.
Sinaga, E. (2024). Kewenangan Diskresi Pejabat Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. UNIVERSITAS JAMBI.
Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum.
SUSANTO, O. D. A. (2025). TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DENGAN KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN. Universitas Islam Sultan Agung.
Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media.
Tamba, D., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2026). Tinjauan Yuridis Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(03), 1910–1919.
Tidak, M., Tantangan, B., Hukum, K., & Kebijakan, I. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. 13(2), 136–149.
Untuk, D., Persyaratan, M., Memperoleh, D., & Kuning, U. L. (2022). PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESORT PELALAWAN.
Volume, E., & Juli, E. (2005). Konsep diskresi kepolisian dalam proses pidana. X(3), 195–201.
