ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP LAMBATNYA RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tang
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i7.1111Keywords:
Siyasah Tanfidziyyah, Responsibilitas Pemerintah, Pembangunan Desa, Pasal 82 UU Desa, Pekon Bandar SukabumiAbstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, serta menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah pekon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat Pekon Bandar Sukabumi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya infrastruktur jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, respons pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat dinilai masih lambat sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan responsibilitas pemerintah desa, transparansi, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah.
References
Abdullah, S. (2020). Siyasah Tanfidziyyah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam dan Implementasinya pada Pemerintahan Modern. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 140–156.
Ahmad, M. (2021). Konsep Amanah dan Keadilan dalam Siyasah Tanfidziyyah sebagai Dasar Pemerintahan Islam. Jurnal Dusturiyah, 12(2), 90–105.
Arifin, Z., & Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 115–128.
Fauzi, A. (2021). Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Jurnal Al-Ahkam, 17(1), 45–60.
Firmansyah, A. (2021). Pelayanan Publik dan Responsibilitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 101–116.
Hakim, R. (2022). Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat. Jurnal As-Siyasi, 4(2), 70–86.
Hasanah, U. (2022). Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Rechts Vinding, 11(1), 67–82.
Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2022). Responsivitas Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 35–50.
Kurniawan, R. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 14(1), 44–59.
Maulana, F. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 87–102.
Nuraini, D. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa. Jurnal Sosial dan Pemerintahan, 8(1), 33–48.
Pratama, D., & Lestari, P. (2020). Efektivitas Musyawarah Desa dalam Menentukan Prioritas Pembangunan Masyarakat Desa. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 18(2), 120–135.
Putri, L., & Ramadhan, I. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(2), 89–104.
Rahmawati, E. (2023). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 65–80.
Sari, N., & Putra, A. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 11(3), 155–168.
Wahyuni, T. (2021). Pengawasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Demokrasi Partisipatif. Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan, 7(1), 55–70.
Yusuf, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Jurnal Al-Qanun, 25(1), 78–95.
Tambahan Referensi Jurnal Pendukung
Zainuddin, A., & Rahman, F. (2021). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 13(2), 101–117.
Sulaiman, M. (2020). Konsep Maslahah dalam Siyasah Syar’iyyah sebagai Landasan Kebijakan Pemerintah. Jurnal Hukum Islam dan Politik Islam, 15(1), 55–72.
Kusuma, D., & Yuliana, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa, 7(2), 88–104.
Rohman, A. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik yang Responsif. Jurnal Governance dan Kebijakan Publik, 9(1), 23–39.
Latifah, N., & Hidayah, S. (2023). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa Perspektif Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 11(1), 66–82.
Syahputra, R. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan Masyarakat. Jurnal Al-Siyasah, 6(2), 91–108.
Wibowo, E., & Santoso, H. (2021). Implementasi Undang-Undang Desa terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa. Jurnal Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal, 10(3), 145–160.
Nugroho, P. (2020). Analisis Responsivitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 17(2), 77–93.
Fadilah, S., & Karim, A. (2023). Siyasah Tanfidziyyah dan Implementasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pemerintahan Islam Kontemporer. Jurnal Studi Hukum Islam, 8(1), 34–50.
Hidayati, L. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Prinsip Demokrasi Lokal. Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa, 5(2), 112–128.
