POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN DIGITAL DI INDONESIA PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser praktik niaga dari cara konvensional ke ranah digital yang mengandalkan platform elektronik, yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum agar selaras dengan laju ekonomi digital. Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2023), peraturan perdagangan digital di Indonesia telah mengalami perombakan besar, dengan fokus utama pada fasilitasi bisnis, dorongan investasi, dan akselerasi digitalisasi ekonomi. Meskipun demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, penggabungan nilai-nilai ekonomi syariah dalam regulasi perdagangan digital masih terkendala oleh tantangan baik dari segi norma maupun institusi. Kajian ini berupaya membedah arah kebijakan hukum ekonomi syariah dalam mengatur perdagangan digital di Indonesia pasca-UU Cipta Kerja, menelaah seberapa relevan peraturan yang ada dengan prinsip ekonomi syariah, serta merancang cetak biru ideal untuk kerangka regulasi perdagangan digital yang berlandaskan pada tujuan syariah. Pendekatan yang diadopsi adalah hukum normatif, yang mencakup tinjauan legislasi, kerangka konseptual, dan analisis kebijakan hukum. Hasil penelian menunjukkan bahwa kebijakan hukum perdagangan digital di tingkat nasional cenderung lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis, sementara kaidah-kaidah syariah seperti kejujuran dalam transaksi (al-bayan), pengamanan harta (hifz al-mal), serta larangan spekulasi (gharar), perjudian (maisir), dan bunga (riba), belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka peraturan yang berlaku. Studi ini juga mengusulkan model Tata Kelola Perdagangan Digital Berbasis Syariah sebagai rancangan kebijakan hukum yang menyatukan prinsip tujuan syariah, perlindungan konsumen digital, sertifikasi halal, kepatuhan syariah pada platform digital, dan kerangka tata kelola perdagangan elektronik nasional, demi mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang sesuai syariah, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.