MULTILEVEL GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI DESA TEGALLUAR, KABUPATEN BANDUNG: KESENJANGAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN KETERHUBUNGAN ANTARAKTOR

Abstract

Banjir di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, merupakan persoalan berulang yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui kapasitas satu organisasi pemerintah. Penanganannya melibatkan kewenangan sumber daya air, kebencanaan, infrastruktur, koordinasi kewilayahan, pelayanan desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis penerapan multilevel governance dalam penanggulangan banjir di Desa Tegalluar dengan menelaah pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan dan interaksi antaraktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, lembaga desa, dan masyarakat. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MLG Tipe I terbentuk melalui pembagian yurisdiksi relatif jelas antara BBWS Citarum, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD dan DPUTR Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, serta Pemerintah Desa Tegalluar. Namun, setiap level memiliki batas kewenangan dan kapasitas sehingga penanganan banjir tetap bergantung pada koordinasi lintas level. MLG Tipe II terlihat melalui keterlibatan BPD, LPMD, masyarakat, swasta, akademisi, komunitas, dan aktor pemerintah yang membentuk intersecting jurisdictions serta pola polycentric governance. Jejaring tersebut belum sepenuhnya terintegrasi karena intensitas keterlibatan berbeda, aktor nonpemerintah belum merata, dan pemetaan jejaring pentahelix belum jelas. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masalah tata kelola bukan terletak pada ketiadaan aktor atau kewenangan, tetapi pada lemahnya keterhubungan antara kewenangan, kapasitas, komunikasi, dan sumber daya. Penguatan koordinasi pra-bencana, pemetaan aktor, dan forum lintas level yang terstruktur diperlukan untuk membentuk penanggulangan banjir yang lebih terpadu.