DIGITAL TRANSFORMATION ERA: AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN MINAHASA

Abstract

Penelitian ini mengkaji tingkat kesiapan institusional Pengadilan Negeri Minahasa serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan disabilitas di era transformasi digital sistem peradilan. Di tengah masifnya digitalisasi administrasi perkara melalui e-court dan e-litigation, perempuan disabilitas kerap menghadapi hambatan berlapis yang memicu fenomena angka gelap keadilan (dark figure of justice). Dengan menggunakan metode sosio-legal (socio-legal research), data primer yang diperoleh dari wawancara lapangan dan observasi dianalisis secara kualitatif dengan memadukan teori akses keadilan, instrumen internasional Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta peraturan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan institusional dan infrastruktur di Pengadilan Negeri Minahasa masih tergolong rendah, reaktif, dan terjebak dalam model medis, ditandai dengan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang inklusif serta minimnya sarana pendukung digital yang ramah ragam disabilitas. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang ideal menuntut pergeseran paradigma dari kesetaraan formal menuju akomodasi prosedural berbasis prinsip inclusive by design, yang didukung oleh penafsiran progresif dan diskresi yudisial oleh aparatur penegak hukum agar transformasi digital tidak memunculkan bentuk diskriminasi lain.