EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN AGENDA PEMBAHARUAN HUKUM

Abstract

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan perdata di Indonesia yang bertujuan menjamin akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat pencari keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan kultural, yang tercermin dari lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya berperkara, serta kompleksitas prosedur hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan perdata serta mengkaji relevansinya dalam agenda pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya pembaharuan melalui Peraturan Mahkamah Agung, seperti penerapan e-court, mediasi, dan gugatan sederhana, efektivitas penerapan asas tersebut masih belum optimal karena adanya fragmentasi regulasi, keterbatasan sumber daya peradilan, serta belum terintegrasinya sistem hukum acara perdata secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara perdata yang bersifat sistemik melalui pembentukan undang-undang nasional yang mampu mengakomodasi perkembangan peradilan modern, termasuk digitalisasi peradilan.