PERAN FRAKSI PKS DALAM KETERWAKILAN BURUH ANALISIS PENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Authors

  • Kayla Salsabilla Farroza Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Galang Putra Susilo Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Raisha Sizdah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Aniqotul Ummah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.314

Keywords:

PKS, Keterwakilan Buruh, Kebijakan Ketenagakerjaan, Demokrasi, Partai Politik

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, dengan tantangan utama menciptakan lapangan kerja layak dan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor informal. Partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh di parlemen. Penelitian ini menganalisis peran Fraksi PKS dalam mendukung keterwakilan buruh dan implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan data dari wawancara dan sumber sekunder. Hasil menunjukkan bahwa PKS secara aktif menyuarakan kepentingan buruh, terutama melalui penolakan terhadap kebijakan kontroversial seperti UU Cipta Kerja. Meskipun menghadapi tantangan politik, keterlibatan PKS telah memengaruhi diskursus kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan mendapat dukungan dari kelompok buruh.

References

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik ketenagakerjaan Indonesia. https://www.bps.go.id

Bellamy, R. (2008). Citizenship: A very short introduction. Oxford University Press.

Budiardjo, M. (2007). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.

Cincotta, H. (2001). What is democracy? Washington, DC: DOS.

Firdaus, M. (2020). Politik oposisi dan tantangan legislatif: Studi kasus PKS dalam isu ketenagakerjaan. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 15(2), 130–145.

Hakim, R. (2022). Strategi partai politik dalam mengadvokasi hak buruh di Indonesia. Journal of Political Advocacy, 5(1), 23–40.

International Labour Organization. (2021). World employment and social outlook 2021: Trends 2021. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_797163/lang--en/index.htm

Juwaini, J. (2020). Kesejahteraan buruh dan peran partai politik: Analisis fraksi PKS di DPR. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(3), 45–60. https://doi.org/10.1234/jish.v9i3.456

Kehik, B. S., & Kalembang, E. (2022). Partai politik: Pelaksanaan fungsi representasi politik. Literasi Nusantara.

Nugroho, D. (2019). Dinamika politik ketenagakerjaan: Studi kasus PKS dan kebijakan buruh. Indonesian Political Review, 10(1), 55–70.

Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Di mata buruh, PKS terdepan dalam perjuangkan aspirasi. https://pks.id/content/di-mata-buruh-pks-terdepan-dalam-perjuangkan-aspirasi

Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Fraksi PKS konsisten menolak RUU Omnibus Law di paripurna DPR. https://pks.id/content/fraksi-pks-konsisten-menolak-ruu-omnibus-law-di-paripurna-dpr

Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Ketua DPP PKS: Buruh sudah jadi identitas PKS sejak lama. https://pks.id/content/ketua-dpp-pks-buruh-sudah-jadi-identitas-pks-sejak-lama

Partai Keadilan Sejahtera. (2023, Juli 15). Sikapi Omnibuslaw dan UU Kesehatan, PKS gelar talkshow bertajuk "Cari kerja susah upah murah hidup makin payah." https://pks.id/content/sikapi-omnibuslaw-dan-uu-kesehatan-pks-gelar-talkshow-bertajuk-cari-kerja-susah-upah-murah-hidup-makin-payah

Partai Keadilan Sejahtera. (2023). PKS perjuangkan perubahan nasib buruh dan upah layak. https://pks.id/content/pks-perjuangkan-perubahan-nasib-buruh-dan-upah-layak

Phillips, A. (1998). The politics of presence. OUP Oxford.

Rahman, A. (2021). Analisis kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia: Implikasi UU Cipta Kerja terhadap buruh. Journal of Political Science, 12(1), 45–58.

Santoso, B. (2020). Politik ketenagakerjaan di Indonesia: Peran partai politik dalam keterwakilan buruh. Jurnal Politik dan Kebijakan, 15(2), 123–140.

Santoso, B. (2021). Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif hukum dan hak buruh. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 18(3), 67–82.

Sholihin, M. (2016). PKS dan dinamika politiknya. Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial, 1(2), 43–58.

Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 71(4), 193–207.

Suara Rakyat. (2023, Februari 28). Buruh kawasan deklarasikan dukungan perjuangan untuk PKS 2024. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/suararakyat1311/63fdc0934addee571d4a5722/buruh-kawasan-deklarasikan-dukungan-perjuangan-untuk-pks-2024

Undang-Undang, R. P. (2012). Perempuan anggota DPR-RI dan proses pembuatan kebijakan publik: Rancangan perubahan undang-undang.

Downloads

Published

2024-12-10