ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DENGAN FOKUS PADA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TANA TORO
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i2.528Keywords:
Kebijakan Pemerintah Desa, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan, Desa Tana ToroAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Desa Tana Toro dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) , dengan fokus utama pada upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan yang responsif dan inklusif menjadi kunci untuk memperkuat implementasi SDGs di tingkat lokal.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi telaah. Teori kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori James E. Anderson, yang mencakup lima tahap: pembahasan masalah, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah melaksanakan sejumlah strategi program yang sejalan dengan indikator SDGs, seperti pengembangan infrastruktur jalan tani untuk mendukung aksesibilitas ekonomi warga miskin, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan modal, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas fiskal desa yang terbatas, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, penguatan sistem perencanaan berbasis data desa, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
References
Ade irma triani, muhamad subhan, & ahmad syukron prasaja. (2023). Analisis strategi pencapaian sustainable development goals (sdgs) pada industri kecil menengah cik mia songket. Jurnal kajian dan penalaran ilmu manajemen, 1(4), 142–156. Https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.236
Al-fa’izah, z., rahayu, y. ., & hikmah, n. (2017). Digital repository universitas jember digital repository universitas jember. Efektifitas penyuluhan gizi pada kelompok 1000 hpk dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap kesadaran gizi, 3(3), 69–70.
Alisjahbana, a. S., & murniningtyas, e. (2021). Sustainable transport, sustainable development. In sustainable transport, sustainable development. Https://doi.org/10.18356/9789210010788
Aryani, & nurhazana. (2024). Analisis strategi pemerintah desa dalam pencapaian sustainable development goals ( sdgs ) desa di kecamatan rupat. 5(2). 1* aryani1302@gmail.com, 2nurhazana@polbeng.ac.id%0aabstract
Asmara, q. (2009). Evaluasi implementasi kebijakan penyediaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai energi alternatif. Jurnal kebijakan, 10–46.
Badan pemeriksa keuangan ri. (2022). Peran badan pemeriksa keuangan ri dalam sdgs. Badan pemeriksa keuangan ri. Https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf
Dunggio, t. (2020). Analisis implementasi kebijakan program bantuan benih jagung hibrida di kabupaten gorontalo. Journal of economic, business, and administration (jeba), 1(1), 13–26. Https://doi.org/10.47918/.v1i1.7
Hamas, f. A., & salahudin. (2021). Kebijakan perencanaan pembangunan: sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literatur review). Kybernan: jurnal studi kepemerintahan, 4(1), 75–89. Https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1138
Haris, a., anas, a., nurjaya, m., iriawan, h., & abdullah, m. T. (2024). Strategi dan implementasi kebijakan program sustainable development goals (sdgs) untuk pengentasan kemiskinan di desa. Jakpp (jurnal analisis kebijakan & pelayanan publik), 65–78. Https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.32690
Joni suwarno. (2012). Kualitas pelayanan pemerintahan desa (studi pelayanan ktp dan kk di desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu kabupaten tanah bumbu). Jurnal ilmu politik & pemerintahan lokal, 1(2), 184–213. Http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jippl/article/view/810
Kurniati, i. D., setiawan, r., rohmani, a., lahdji, a., tajally, a., ratnaningrum, k., basuki, r., reviewer, s., & wahab, z. (2015). Buku ajar.
Noery, p. H. F., syam, h. M., & sartika, m. (2022). “kebijakan informasi badan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) aceh dalam menyebarkan informasi kepada publik.” Ilmiah mahasiswa fisip usk, 22(1), 14–31. Https://doi.org/10.37278/insearch.v22i1.621
Pitono, a., & kartiwi, k. (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal politikologi, 3(1), 27–37.
Rahmi, a. (2019). Analisis kebijakan peraturan bupati solok tentang penyelenggaraan pendidikan sekolah umum berbasis pesantren pada satuan pendidikan dasar di kabupaten solok. Produ: prokurasi edukasi jurnal manajemen pendidikan islam, 1(1), 10–17. Https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3323
Ramadhanti, t. A. (2024). Skripsi implementasi sustainable development principle terhadap permasalahan lingkungan halaman judul implementasi sustainable development principle.
Rivanlee, a., & laksmono, b. S. (2020). Kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Jurnal borneo administrator, 5(1), 1–19. Https://core.ac.uk/download/pdf/297928466.pdf
Saputri, m. A., millah, m. N., falah, r. N., & dewi, s. A. (2025). Srategi pengentasan kemiskinan : tantangan dan peluang dalam mewujudkan sdgs di indonesia.
Siti khoiriah, s.h.i., m. H., & dr. Candra perbawati, s.h., m. . (2022). Peran desa menuju sustainable development goals (studi pada desa-desa di kabupaten lampung timur). In braz dent j. (vol. 33, issue 1).
Studi, p., lembaga, a., syariah, k., ekonomi, f., & bisnis, d. A. N. (2023). Pengelolaan pajak daerah terhadap sustainability development goals di kabupaten soppeng.
Sunarti, n. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. In ilmiah ilmu pemerintahan (vol. 2, issue 2, pp. 786–796). Https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696
Supandi. (2022). Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqhi siyasah (studi kasus desa lauwo) skripsi.
Wilar, m. M., pati, a. B., & pangemnanan, s. E. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di desa kecaatan maesa kabupaten minahasa selatan. Jurnal governance, 1(2), 1–11. Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213
