PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i4.789Keywords:
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komisi Independen Pemilihan, Legitimasi Penyelenggara PemiluAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.
References
Asnawi, M. (2025). Akuntansi Manajemen Publik Konsep Dan Implementasi. Greenbook Publisher.
Camico, D. B. (2024). Legitimasi Praktis Dalam Lingkup Sosial Politik: Sebuah Analisis Bibliometrik. Jurnal Sosial Humaniora, 1(1), 18-37.
Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purcashing Terhadap Pencegahan Korupsi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(1), 47-62.
Elazhari, E., & Siregar, B. (2025). Reformasi birokrasi dan tantangan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal: Analisis kritis terhadap implementasi sistem merit. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 5(2), 138-149.
Hamdi, K. & Day, G. S. S. (2024). Prinsip-prinsip dasar tata kelola negara dalam Islam dan relevansinya dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, 14(2), 39-48.
Harwanto, H. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Banjarmasin Tahun 2020. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 6(1), 49-59.
Husnayanti, A. (2025). Pengawasan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Jurnal Inovasi Daerah, 4(2), 200-216.
Korah, T., Karamoy, H., & Kalangi, L. (2016). Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Oleh Inspektorat Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Accountability, 5(2), 72390.
Mukti, H. H. (2019). Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tehun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Indonesian State Law Review (ISLRev), 2(1), 257-270.
Paramita, P., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Kpu Provinsi Jambi. Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 5(2), 152-163.
Reetty, Z. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
Rizal, I. (2025). Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 1183-1192.
Sandra, R. (2021). Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Dan Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. JUHANPERAK, 2(1), 493-504.
Sari, F. L. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Potensi Korupsi Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lampung.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.). Alfabeta.
Sutarna, T. (2015) Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, dalam Tim MaPPI-FHUI, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 114.
