PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN)
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i5.856Keywords:
keamanan maritim, IKLN, Bakamla RI, ekonomi biruAbstract
Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.
References
Bakamla. (2023). Booklet Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).
Bueger, C. (2015). What is maritime security? Marine Policy, 53, 159–164.
Dahuri, R. (2015). Implementasi Ekonomi Biru untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jakarta: IPB Press.
Farhani, A. (2022). Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat. 6, 25–39.
Karuppiah, K. (2025). Pathways to a Sustainable Blue Economy : Exploring Its Barriers in an Emerging Economy. 2019, 6095–6110. https://doi.org/10.1002/bse.4294
Manggala, G., & Airlangga, U. (2025). STRATEGI POROS MARITIM DUNIA DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN IDENTITAS INDONESIA SEBAGAI BANGSA. 9(1), 116–138. https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.656
María, R., Vázquez, M., García, J. M., & Valenciano, J. D. P. (2021). Challenges of the Blue Economy : evidence and research trends. Environmental Sciences Europe, 1–17. https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1
Pauli, G. (2010). The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. NM: Paradigm Publications.
Priye, R., Sahu, K., & Doppalapudi, R. (2025). Blue Economy : Framework for Integrating Economic Growth with Marine Ecosystem. 10(1), 165–174.
Rudolph, T. B., Ruckelshaus, M., Allison, E. H., Österblom, H., Mbatha, P., Swilling, M., & Gelcich, S. (2020). A transition to sustainable ocean governance. Nature Communications, 1–14. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2
Scarpello, F. (2020). “Susi Versus the rest: the political economy of the fisheries industry in Indonesia during Jokowi’s first term,.” Asian J. Polit. Sci., 28(2)(122–140).
Vreÿ, F. (2017). A Blue Economy for Africa: Between the Architecture and the Strategy. Scientia Militaria: South African. Journal of Military Studies, 45(2), 1–22.
Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., & Reitz, A. (2019). Successful Blue Economy Examples With an Emphasis on International Perspectives. 6(June), 1–14. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261
