EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI LAPORAN INTEGRASI (SIEVLAPi) DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA TANGERANG

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pembangunan. Salah satu inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang adalah Sistem Evaluasi Laporan Integrasi, yang dirancang untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perangkat daerah secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIEVLAPi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKD Disperkimtan, Dinas PUPR, dan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIEVLAPi secara umum telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pelaporan pembangunan daerah. Sistem ini mampu mempercepat proses monitoring kegiatan fisik dan realisasi anggaran, meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pimpinan daerah, serta mendorong perubahan pola pelaporan dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih terstandar, terukur, dan dapat dipantau secara real time. Selain itu, penerapan SIEVLAPi turut meningkatkan efisiensi birokrasi melalui percepatan verifikasi data, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan fungsi pengawasan internal. Dari sisi aksesibilitas, seluruh perangkat daerah telah memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sistem, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi masing-masing unit kerja. Meskipun demikian, implementasi SIEVLAPi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum terintegrasinya sistem dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadinya penginputan data ganda dan peningkatan beban administratif aparatur. Selain itu, keterlambatan pembaruan data, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya kemampuan pemanfaatan teknologi turut memengaruhi kualitas implementasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antar platform digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, serta penguatan disiplin pelaporan agar SIEVLAPi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.